Anggap KLB Upaya Mencomot Demokrat, Pengamat: Semua Yang KLB SK Kepengurusannya Ditandatangani Menkumham

Lambang Partai Demokrat/RMOL

Isu Kongres Luar Biasa (KLB) yang hanya menyasar Partai Demokrat adalah upaya mencomot.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai begitu karena melihat parpol bercorak serupa tidak tersangkut isu KLB.

"Kalau seandainya Partai Demokrat berada pada koalisi pemerintah, apakah mungkin terjadi KLB?" ujar Pangi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/2).

"Kenapa disemua paratai koalisi pemerintah tidak ada KLB? Itu juga pertanyaan kenapa itu tidak terjadi, kenapa hanya terjadi pada partai oposisi," sambungnya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini berkaca pada kejadian serupa yang dialami Partai Golkar.

Pangi membeberkan apa yang terjadi pada Partai Golkar pada akhir 2014 yang digoyang dengan isu dualisme kepemimpinan, yaitu saling kalim kepemimpinan antara Kubu Abu Rizal Bakrie hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) versi Bali dengan kubu Agung Laksono Ketum versi Munaslub Ancol.

"Kemudian skenarionya di desain dengan SK Menkumham. Yang disahkan adalah Munaslub Ancol," terang Pangi.

Dari kejadian itu, Pangi melihat ada desain politik yang didesain oleh penguasa kala itu, yang tidak menutup kemungkinan juga akan menimpa Partai Demokrat dalam isu KLB ini.

Sebab dia berpandangan, semua parpol yang pernah mengalami KLB atau Munaslub, struktur kepengurusan partainya selalu ditandatangani dan disahkan oleh lembaga pemerintahan, yaitu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"SK mana yang tidak pernah ditandatangani oleh Menkumham yang namanya KLB? Bagaimana mungkin logikanya SK kepengurusan partai di tandatangani oleh Menkumham," kata Pangi.

"Menkumham itu adalah pembantu presiden, sumber kekuasaannya adalah presiden. orang kan curiga, tapi presiden bukan menghentikan itu," tandasnya.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Akhir Ramadan, Wagub Ariza Ajak Masyarakat Doakan Palestina
Politik

Akhir Ramadan, Wagub Ariza A..

12 Mei 2021 18:10
Menteri Agama: Idulfitri Saat Pandemi Makin Perkuat Nilai Kemanusiaan
Politik

Menteri Agama: Idulfitri Saa..

12 Mei 2021 17:20
Perlu Anggaran Khusus Untuk Jadikan Ekonomi Hijau Tak Sekadar Wacana
Politik

Perlu Anggaran Khusus Untuk ..

12 Mei 2021 16:35
Ketua Senator Imbau Warga Shalat Idulfitri Di Rumah Masing-masing
Politik

Ketua Senator Imbau Warga Sh..

12 Mei 2021 16:14
Pemda Diminta Taat Instruksi Mendagri Soal Penutupan Tempat Wisata
Politik

Pemda Diminta Taat Instruksi..

12 Mei 2021 15:30
Kritik Kenaikan PPN, Indef: Berburu Di Hutan Dulu, Kalau Habis Baru Ke Kebun Binatang
Politik

Kritik Kenaikan PPN, Indef: ..

12 Mei 2021 15:13
Di Bandara Soetta, Puan Maharani: Jangan Sampai Kecolongan Pergerakan Covid-19
Politik

Di Bandara Soetta, Puan Maha..

12 Mei 2021 14:30
Tak Sekadar Kecam, Demokrat Dorong Indonesia Gelar KTT OKI Sikapi Kekerasan Israel
Politik

Tak Sekadar Kecam, Demokrat ..

12 Mei 2021 14:20