LaNyalla Mattalitti: Pembebasan Lahan Tidak Boleh Meninggalkan Masalah

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net

Dalam beberapa tahun belakangan, pemerintah gencar melakukan pembangunan. Tidak jarang, proyek pembangunan tersebut membutuhkan lahan.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan agar proses pembebasan tetap berlaku adil bagi masyarakat, khususnya pemilik lahan.

Ketua senator asal Jawa Timur itu mengatakan penanganan pembebasan lahan harus diperhatikan serius.

"Karena harga pembebasan tentu tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Selain itu, pembebasan lahan untuk proyek pemerintah tidak boleh meninggalkan masalah," tutur LaNyalla, Jumat (26/2).

Menurut mantan ketua umum PSSI itu, dahulu masyarakat mengenal proses ini dengan sebutan ganti rugi.

"Artinya lahan yang dibeli tidak berdasarkan harga yang standar berlaku di daerah tersebut. Hal ini banyak menjadi kasus hukum dan merugikan masyarakat pemilik tanah," ucap dia.

Tidak itu saja, terkadang pembebasan lahan dilakukan dengan pemaksaan atau ancaman, baik secara fisik maupun secara psikologis.

"Dan kasus-kasus seperti ini luput dari perhatian dan jarang terdapat penyelesaian. Ke depan, kita berharap tidak ada lagi pembebasan yang merugikan pemiliki lahan. Pemerintah harus meninggalkan cara lama itu," tukasnya.

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu lantas menyoroti permasalahan ini yang tertuang dalam UU 2/2012 tantang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Kepemilikan tanah tidak selalu berhubungan dengan harga pasar sebidang tanah, melainkan kepemilikan berdasarkan kepada aspek lainnya seperti aspek historis dan psikologis pemilik lahan. Sehingga penggantian harga dengan nilai yang lebih tinggi dianggap suatu kewajaran," jelasnya.

Sayangnya, aspek-aspek tersebut kerap diabaikan. Akibatnya, pemilik lahan hanya dipaksa untuk melepas lahan sesuai harga pasar.

Oleh karena itu, LaNyalla mengharapkan masalah pembebasan lahan ini harus berlaku adil bagi pemilik lahan.

"Karena dengan penggusuran, mereka memerlukan waktu lagi untuk mendapatkan hunian baru atau lahan pertanian yang digusur," ujar alumnus Universitas Brawijaya Malang itu.

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet

Selasa, 13 April 2021
Video

Jendela Usaha • Laris Manis Saat Ramadhan Dengan Olahan Kolang Kaling

Rabu, 14 April 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Apa Kabar Asia Timur?

Rabu, 14 April 2021

Artikel Lainnya

Dukungan Masyarakat Terhadap PDIP Masih Moncer Di Survei LPPM, Demokrat Beda 0,1 Persen Dari Gerindra
Politik

Dukungan Masyarakat Terhadap..

15 April 2021 00:03
Iriana Jokowi Capres Terkuat Kedua Dari Kalangan Perempuan, Kangkangi Risma Hingga Khofifah
Politik

Iriana Jokowi Capres Terkuat..

14 April 2021 23:31
Zainuddin Maliki: Sudah Tepat Gabungkan Ristek Dengan Dikbud
Politik

Zainuddin Maliki: Sudah Tepa..

14 April 2021 23:16
Laporkan Habib Rizieq Soal Covid, Bima Arya Tepis Karena Politik
Politik

Laporkan Habib Rizieq Soal C..

14 April 2021 23:06
Temuan Survei LPPM: 79,2 Persen Publlik Menilai Arah Negara Sesuai Konstitusi
Politik

Temuan Survei LPPM: 79,2 Per..

14 April 2021 23:00
Dua Menteri Nasdem Dianggap Layak Dicopot, Ahmad Ali Pasrahkan Kepada Jokowi
Politik

Dua Menteri Nasdem Dianggap ..

14 April 2021 22:51
Making Indonesia 4.0 Perlu Disokong SDM Yang Unggul
Politik

Making Indonesia 4.0 Perlu D..

14 April 2021 22:43
Tidak Mau Ada Sistem Ecer Di Pengelolaan APBD, Jokowi Ke Kepala Daerah Yang Baru: Buat Dua Atau Tiga Program Prioritas Saja
Politik

Tidak Mau Ada Sistem Ecer Di..

14 April 2021 22:34