Menurutnya, penanganan Covid-19 harus segera dikebut. Kemudian, persoalan bencana perlu mendapatkan respons cepat dan tepat agar dapat ditanggulangi.
"Kami minta daerah rawan bencana segera koordinasi. Saya minta serius dan intens menanganinya. Sepertinya di anggaran 2022 harus konsentrasi soal itu, suka tidak suka harus dilakukan karena kondisi darurat," tegas Ganjar diberitakan
Kantor Berita RMOLJateng, Jumat (26/2).
Ganjar juga mewanti-wanti tentang pentingnya integritas. Tidak boleh ada lagi persoalan hukum di daerah, seperti pungli, korupsi, dan lainnya.
Menurutnya reformasi birokrasi menjadi sangat penting dilakukan saat ini. Maka, perlu ada inovasi dan kreasi dalam melayani masyarakat.
"Saya juga meminta buat kanal aduan
online, karena pengaduan konvensional rakyat takut. Tidak hanya Bupati/Walikota pribadi, tapi semua OPD harus membuka kanal aduan itu agar masyarakat gampang untuk mengadu," tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar melantik 17 Kepala Daerah hasil pilkada serentak 2020 lalu. Tiga kepala daerah yakni Walikota dan Wakil Walikota Semarang, Bupati dan Wakil Bupati Kendal dan Kabupaten Semarang dilantik secara langsung, sementara lainnya via daring.
Mereka yang mengikuti pelantikan daring di antaranya Kota Pekalongan, Kota Magelang dan Kota Surakarta. Selain itu Bupati dan Wakil Kebumen, Rembang, Boyolali, Purbalingga, Blora, Sukoharjo, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Klaten dan Pemalang.
Sementara empat Bupati/Walikota terpilih lain yakni Kabupaten Demak, Grobogan, Sragen dan Pekalongan belum ikut dilantik mengingat masa jabatan Bupati/Wakil Bupati sebelumnya belum habis.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: