Perpres Miras Jokowi Berlindung Di UU Ciptaker, Bukti DPR Tidak Sensitif

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf/Ist

Industri minuman keras bakal lebih terbuka untuk berkembang di Indonesia usai Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres No 10 Tahun 2021.

Perpres yang telah diteken Jokowi pada 2 Februari 2021 itu membaut pemerintah memberikan izin kepada investor atau perusahaan untuk memproduksi dan memperjualbelikan minuman beralkohol secara terbuka dengan syarat tertentu.

Kontan Perpres ini mendapat respons keras dari berbagai kalangan masyarakat. Meski Perpres ini berlaku untuk di daerah tertentu saja, tetap saja banyak masyarakat yang menolak legalisasi miras.

"Kegelisahan hingga penolakan masyarakat atas legalisasi miras menunjukkan bahwa DPR belum tentu mewakili suara rakyat. Mengapa?" ujar Gde Siriana Yusuf kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (27/2).

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) ini pun mempertanyakan, bagaimana bisa Perpres No.10/2021 pada lampiran III memasukkan usaha miras sebagai bidang usaha yang dilegalkan.

Diungkap Gde Siriana, Perpres tersebut turunan dari UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang menghapus pasal 12 UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang melarang bidang usaha miras. UU Cipta Kerja kemudian memasukan miras sebagai yang dilegalkan.

"Jadi inilah yang ditakutkan masyarakat ketika menolak Omnibus Law. Saya juga enggak tahu apakah semua anggota DPR membaca pasal ini. Sekarang masyarakat ribut setelah keluar perpres sebagai turunan UU Ciptakerja soal legalisasi miras," tambahnya.

Dengan demikian, Gede Siriana meragukan DPR telah berjuang mewakili kepentingan masyarakat seiring terbitnya Perpres No 10/2021 ini.

Terlebih lagi, sekarang Jokowi tampaknya dapat berlindung di balik UU. Sementara DPR sudah tersandera dalam kehendak eksekutif.

"Saya pribadi melihatnya begini, Perpres ini kan turunan dari UU Ciptaker, kalau proses legislasi induknya (UU Ciptaker) sudah cacat, misalnya sosialisasi soal miras ini disampaikan transparan atau tidak kepada publik, maka produk turunannya Perpres ini akkan juga cacat," bebernya.

Juga, imbuhnya, secara nilai UU Ciptaker ini kan cacat moral. Jika diuji dengan konstitusi dan Pancasila, apakah bisnis miras ini bisa diterima untuk ditumbuhkan?

"Jika DPR memang setuju, ya legalkan saja sekalian perjudian dan prostitusi. Jangan nanggung-nanggung. Biar bangsa ini dihancurkan sekalian sama pemimpinnya" tutupnya.

EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Walau Sulit Diwujudkan, Indonesia Harus Dorong DK PBB Tempatkan Pasukan Perdamaian Di Palestina
Politik

Walau Sulit Diwujudkan, Indo..

15 Mei 2021 16:54
Pertemuan LaNyalla-OSO Membahas Seputar Konstitusi, Wacana Amandemen Kelima Jadi Fokus Pembicaraan
Politik

Pertemuan LaNyalla-OSO Memba..

15 Mei 2021 16:40
Saran Andi Arief Ke Anies Baswedan: Fokus Penanganan Covid, Jangan Ikuti Ajakan Buka Wisata Dan Mall
Politik

Saran Andi Arief Ke Anies Ba..

15 Mei 2021 16:22
Sentil Bamsoet, GAMKI: Konflik Papua Harus Diselesaikan Dengan Pendekatan Kemanusiaan
Politik

Sentil Bamsoet, GAMKI: Konfl..

15 Mei 2021 16:20
Antisipasi Arus Balik Pemudik Ke Jakarta, 21 Lokasi Tes Covid-19 Disiapkan
Politik

Antisipasi Arus Balik Pemudi..

15 Mei 2021 16:06
Adhie Massardi: Pegawai KPK Bukan Tidak Lulus, Tapi Ada Rekayasa Pertanyaan Dalam TWK
Politik

Adhie Massardi: Pegawai KPK ..

15 Mei 2021 15:58
Duet Anies-Ganjar Untuk Pilpres 2024 Bisa Jadi Sebatas Wacana, Begini Kalkulasi Politiknya
Politik

Duet Anies-Ganjar Untuk Pilp..

15 Mei 2021 15:48
Ganjar Dituding Pencitraan Karena PDIP Punya Jagoan Lain Di Pilpres 2024
Politik

Ganjar Dituding Pencitraan K..

15 Mei 2021 15:35