Perpres Miras Jokowi Berlindung Di UU Ciptaker, Bukti DPR Tidak Sensitif

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf/Ist

Industri minuman keras bakal lebih terbuka untuk berkembang di Indonesia usai Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres No 10 Tahun 2021.

Perpres yang telah diteken Jokowi pada 2 Februari 2021 itu membaut pemerintah memberikan izin kepada investor atau perusahaan untuk memproduksi dan memperjualbelikan minuman beralkohol secara terbuka dengan syarat tertentu.

Kontan Perpres ini mendapat respons keras dari berbagai kalangan masyarakat. Meski Perpres ini berlaku untuk di daerah tertentu saja, tetap saja banyak masyarakat yang menolak legalisasi miras.

"Kegelisahan hingga penolakan masyarakat atas legalisasi miras menunjukkan bahwa DPR belum tentu mewakili suara rakyat. Mengapa?" ujar Gde Siriana Yusuf kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (27/2).

Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) ini pun mempertanyakan, bagaimana bisa Perpres No.10/2021 pada lampiran III memasukkan usaha miras sebagai bidang usaha yang dilegalkan.

Diungkap Gde Siriana, Perpres tersebut turunan dari UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang menghapus pasal 12 UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang melarang bidang usaha miras. UU Cipta Kerja kemudian memasukan miras sebagai yang dilegalkan.

"Jadi inilah yang ditakutkan masyarakat ketika menolak Omnibus Law. Saya juga enggak tahu apakah semua anggota DPR membaca pasal ini. Sekarang masyarakat ribut setelah keluar perpres sebagai turunan UU Ciptakerja soal legalisasi miras," tambahnya.

Dengan demikian, Gede Siriana meragukan DPR telah berjuang mewakili kepentingan masyarakat seiring terbitnya Perpres No 10/2021 ini.

Terlebih lagi, sekarang Jokowi tampaknya dapat berlindung di balik UU. Sementara DPR sudah tersandera dalam kehendak eksekutif.

"Saya pribadi melihatnya begini, Perpres ini kan turunan dari UU Ciptaker, kalau proses legislasi induknya (UU Ciptaker) sudah cacat, misalnya sosialisasi soal miras ini disampaikan transparan atau tidak kepada publik, maka produk turunannya Perpres ini akkan juga cacat," bebernya.

Juga, imbuhnya, secara nilai UU Ciptaker ini kan cacat moral. Jika diuji dengan konstitusi dan Pancasila, apakah bisnis miras ini bisa diterima untuk ditumbuhkan?

"Jika DPR memang setuju, ya legalkan saja sekalian perjudian dan prostitusi. Jangan nanggung-nanggung. Biar bangsa ini dihancurkan sekalian sama pemimpinnya" tutupnya.

EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Ketika Anies Baswedan Mempengaruhi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Minggu, 18 April 2021
Video

RMOL World View • Antara AS, Iran Dan Israel

Senin, 19 April 2021
Video

Rekaman CCTV Anggota Brimob Tewas Dikeroyok

Senin, 19 April 2021

Artikel Lainnya

Komisi XI: Target Pertumbuhan 7 Persen Masih Realistis, Walau Butuh Kerja Keras
Politik

Komisi XI: Target Pertumbuha..

19 April 2021 22:46
Gerindra: Jangan Hanya Jelang Pemilu, Partai Politik Juga Harus Hadir Saat Kondisi Rakyat Sulit
Politik

Gerindra: Jangan Hanya Jelan..

19 April 2021 22:14
Kunjungi Kesultanan Sumenep, LaNyalla Siap Perjuangkan Eksistensi Raja-Sultan Se-Nusantara
Politik

Kunjungi Kesultanan Sumenep,..

19 April 2021 21:57
Bukit Algoritma, Budiman Sudjatmiko Sebaiknya Tidak Tersusupi Investasi Umbar Janji
Politik

Bukit Algoritma, Budiman Sud..

19 April 2021 21:40
Indonesia Indikator: Sandiaga Uno Jadi Menteri Paling Diapresiasi Publik Dan Media
Politik

Indonesia Indikator: Sandiag..

19 April 2021 21:19
Jika Anak-Anak Mega Tak Kompak, BG Jadi Alternatif
Politik

Jika Anak-Anak Mega Tak Komp..

19 April 2021 20:50
Protes KH Hasyim Asyari Dihilangkan Dari Kamus Sejarah Indonesia, PKB: Abu Bakar Ba'asyir Malah Ada
Politik

Protes KH Hasyim Asyari Dihi..

19 April 2021 20:43
Fraksi PKB: Program SIPP Strategis Cegah Perilaku Koruptif Kader Parpol
Politik

Fraksi PKB: Program SIPP Str..

19 April 2021 20:17