Pemerintah Buka Peluang Investasi Miras, Nasir Djamil: Cabut Perpres 10/2021!

Anggota Komisi II DPR RI, M Nasir Djamil/Net

Penolakan masyarakat terkait kebijakan terbaru pemerintah melalui Peraturan Presiden no 10 tahun 2021 yang membuka peluang investasi minuman beralkohol atau minuman keras makin bermunculan.

Di antaranya dinyatakan anggota DPR RI fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, yang tegas mendesak Presiden Joko Widodo segera mencabut Perpres 10/2021 tersebut.

“Segera mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021, yang di dalam aturannya ada mengatur soal investasi untuk minuman berakohol (minol). Pengaturan yang membuka keran hadirnya produsen minol tersebut tentu sangat tidak tepat,” tegas Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/3).

Legislator asal Aceh ini mengatakan, Indonesia saat ini sedang berjuang keras untuk mengatasi pandemi Covid-19, dan memulihkan perekonomian nasional. Sehingga tidak perlu memunculkan kebijakan yang berpolemik di kalangan masyarakat.

“Alangkah baiknya jika presiden fokus menerbitkan kebijakan yang mampu membuat rakyat Indonesia punya harapan bahwa kita bisa keluar dari krisis ekonomi dan kesehatan,” paparnya.

Nasir menambahkan, meskipun bisnis minol itu dilokasir hanya di beberapa provinsi tertentu di Indonesia, namun produsennya akan memasarkan minol tersebut ke seluruh pelosok tanah air.

“Secara sosial sudah sangat banyak fakta yang menyebutkan bahwa minol itu telah membuat kerusakan sosial. Di antaranya adalah pemerkosaan dan pembunuhan akibat menenggak minol,” tegasnya.

“Terus terang saja saya miris melihat ada beberapa provinsi yang dijadikan tempat untuk investasi minol, meskipun dengan embel-embel memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat,” imbuhnya.

Lanjut anggota Komisi II DPR RI ini, pencantuman nama-nama provinsi dalam perpres yang mengatur investasi minol, secara halus memojokkan dan merendahkan masyarakat di sana.

“Seolah-olah kesan yang ditangkap oleh publik, masyarakat di sana gemar mengonsumsi minuman beralkohol. Ini kesan loh,” terang Nasir.

Ia justru meminta pemerintah segera membahas RUU Minol yang tidak selesai dibahas pada periode lalu. RUU Minol ini diharapkan bisa mengatur, membatasi, dan mengawasi produsen, distribusi, dan tempat menjual minol.

“RUU ini sesuai dengan semangat sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan ingin menyelamatkan Indonesia dari darurat minuman keras,” demikian Nasir Djamil.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet

Selasa, 13 April 2021
Video

Jendela Usaha • Laris Manis Saat Ramadhan Dengan Olahan Kolang Kaling

Rabu, 14 April 2021
Video

RMOL WORLD VIEW • Apa Kabar Asia Timur?

Rabu, 14 April 2021

Artikel Lainnya

Soal Reshuffle, Gerindra Pastikan Tak Mau Intervensi Presiden Jokowi
Politik

Soal Reshuffle, Gerindra Pas..

14 April 2021 17:57
Pengurus PPP Sambangi DPP PKS Saat Ramadhan, Ini Yang Akan Dibahas
Politik

Pengurus PPP Sambangi DPP PK..

14 April 2021 17:56
Vaksinasi Tidak Batalkan Puasa, Warga Yang Sudah Terjadwal Tak Perlu Ragu
Politik

Vaksinasi Tidak Batalkan Pua..

14 April 2021 17:44
Jadi Tokoh Parpol Paling Diinginkan Jadi Presiden 2024, Golkar: Aspirasi Arus Bawah Semakin Meluas
Politik

Jadi Tokoh Parpol Paling Dii..

14 April 2021 17:23
Ketum PAN: Kebijakan Impor Muncul Dari Perilaku Pemburu Rente
Politik

Ketum PAN: Kebijakan Impor M..

14 April 2021 17:20
23 Tahun Reformasi, Zulhas Sedih Lihat Supermarket Penuh Barang Impor
Politik

23 Tahun Reformasi, Zulhas S..

14 April 2021 16:59
Panitia PON Papua Diminta Antisipasi Dua Masalah Non Teknis
Politik

Panitia PON Papua Diminta An..

14 April 2021 16:51
Propam Luncurkan Aplikasi Pelaporan, Pimpinan Komisi III: Lapor, Kalau Ada Polisi Tidak Disiplin
Politik

Propam Luncurkan Aplikasi Pe..

14 April 2021 16:50