Perpres 10/2021 Jadi Blunder Jokowi

Pengamat Kebijakan Publik UPI, Karim Suryadi/Net

Pelegalan produksi minuman keras (miras) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang telah diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Februari lalu tak henti mendapat kritikan dari berbagai kalangan.

Meski Perpres tersebut merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), tetap saja dinilai tidak elok.

Menurut pengamat Kebijakan Publik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi, Perpres tersebut akan menimbulkan penolakan dari masyarakat dan berujung pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Jika Kamtibmas terganggu, para investor tidak akan masuk. Sebab pada prinsipnya investor akan datang apabila situasi tetap kondusif.

"Menurut saya blunder, meskipun saya bukan ahli ekonomi tetapi saya meragukan dampak Perpres miras terhadap ekonomi. Nah Perpres Miras ini mengancam kondusivitas masyarakat," kata Karim, Senin (1/3).

Karim menilai, legalitas produksi miras tidak didukung oleh modal sosial, meskipun diberlakukan di provinsi yang mayoritas masyarakat non-muslim yakni Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

Ia menyebut masyarakat manapun akan menolak terjadi mabuk-mabukan di muka umum.

"Meski mereka (masyarakat) tahu bahwa itu (legalitas miras) dibolehkan nantinya juga akan melihat seberapa jauh maslahatnya bagi kepentingan publik," ujarnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Kendati begitu, ia tak menampik bahwa terdapat masyarakat yang menoleransi kebiasaan mengomsumsi miras jika dilangsungkan di ruang privat.

"Saya yakin mereka tidak akan mengizinkan bila dilegalisasi di ruang publik," ucapnya.

Karim menambahkan, Perpres tersebut menabrak fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan miras. Jika suatu hal yang sebelumnya diharamkan tetapi saat ini justru dilegalkan, ke depannya akan terdapat banyak larangan-larangan yang bisa dilawan oleh negara.

"Hal tersebut akan menjadi preseden bahwa barang dan jasa yang diharamkan demi alasan ekonomi bisa-bisa dibuka atau diiventasikan," tandasnya.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Menguat, Permintaan Dari Akar Rumput Agar Yenny Wahid Jadi Ketum PKB Gantikan Cak Imin
Politik

Menguat, Permintaan Dari Aka..

23 April 2021 05:20
Doa 1/3 Malam Untuk KRI Nanggala 402
Politik

Doa 1/3 Malam Untuk KRI Nang..

23 April 2021 04:21
Kucuran Rp 134 T Tak Cukup Pulihkan Ekonomi, Gde Siriana: Minimal Rakyat Dikasih Rp 300 T
Politik

Kucuran Rp 134 T Tak Cukup P..

23 April 2021 03:44
Dukung Paul Zhang Diadili, GAMKI: Pelaku Lain Juga Harus Ditindak
Politik

Dukung Paul Zhang Diadili, G..

23 April 2021 02:53
Targetkan 11 Kursi DPR Di 2024, Nasdem Jabar Gandeng Tokoh Hingga Selebgram
Politik

Targetkan 11 Kursi DPR Di 20..

23 April 2021 02:37
Kirab Obor Paskah, Anies: Jakarta Adalah Tempat Bertemunya Keberagaman
Politik

Kirab Obor Paskah, Anies: Ja..

23 April 2021 01:20
130 Juta Masyarakat Sulit Akses Perbankan, Ketua DPD RI: BI Harus Segera Buat Terobosan
Politik

130 Juta Masyarakat Sulit Ak..

23 April 2021 00:40
DPR Ungkap Nilai Kebudayaan Bisa Jadi 'Jamu' Efek Buruk Era Digital
Politik

DPR Ungkap Nilai Kebudayaan ..

23 April 2021 00:23