TB Hasanudin Minta Jokowi Tinjau Ulang Kebijakan Izin Industri Miras

Politisi senior PDIP TB. Hasanudiin/Net

Suara penolakan terhadap pemberian izin investasi untuk industri minuman keras (miras) tak hanya dari organisasi masyarakat dan partai oposisi.

Salah satunya berasal dari politisi senior PDIP TB Hasanudin. Ia mengatakan peluang izin investasi minuman beralkohol dari skala besar hingga kecil oleh Pemerintah, perlu dipertimbangkan ulang.

Suara pertimbangan itu terkait dengan ketentuan yang tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021.

Menurut Anggota Komisi I DPR RI ini, aturan itu  merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Ada beberapa pertimbangan, yang pertama ternyata pendapatan industri miras tidak terlalu signifikan. Bulan Januari 2021 negara hanya mendapat pemasukan sekitar Rp. 250 miliar," ujar TB. Hasanuddin seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Senin (1/3).

Politisi putra asli Majalengka itupun menambahkan bahwa dengan adanya investasi besar-besaran di sektor miras, tidak mustahil penyebaran miras di Indonesia akan semakin meningkat.

"Jika kontrolnya kurang ketat akan berdampak negatif pada kebiasaan dan pola hidup masyarakat," ucapnya

Apalagi masyarakatnya Provinsi Papua saja menolak rencana investasi miras, terlebih di daerah lain.

"Selain itu, di tataran nasional banyak kejadian kriminal sebagai dampak mengkonsumsi minuman keras, contohnya ada oknum penegak hukum menembak 4 orang di Tangerang lantaran mabuk," tuturnya.

Penjelasan TB Hasanudin, pertimbangan lainnya ialah penempatan investasi di wilayah tertentu terlebih membangun pabrik miras harus dengan pertimbangan sangat matang dengan mendengar suara masyarakat di wilayah tersebut.

"Karena bagaimanapun pabrik miras di sebuah daerah akan berpengaruh terhadap masyarakat setempat. Kebijakan investasi harus bersifat nasional," tegasnya

Hasanuddin menyarankan, untuk kebutuhan turis mancanegara di Indonesia sebaiknya dikembangkan pabrikan miras lokal yang lebih berkualitas terutama untuk ekspor.

Dan ini akan sangat membantu para pengusaha lokal di wilayah tertentu .

"Saya lihat di beberapa wilayah sudah memiliki potensi untuk itu," jelasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka izin investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol dari skala besar hingga kecil.

Syaratnya, investasi hanya dilakukan di daerah tertentu.

Pada lampiran ketiga, tercantum industri minuman keras mengandung alkohol pada daftar urutan ke-31.

"Persyaratan, untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat," tandasnya.

Kolom Komentar


Video

RMOL World View • Antara AS, Iran Dan Israel

Senin, 19 April 2021
Video

Rekaman CCTV Anggota Brimob Tewas Dikeroyok

Senin, 19 April 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet Dan Koalisi 2024

Selasa, 20 April 2021

Artikel Lainnya

Ketua DPD Ajak Himpunan Artis Bersama-sama Perangi Pandemi
Politik

Ketua DPD Ajak Himpunan Arti..

20 April 2021 12:18
Soal Menteri Berinisial M Akan Direshuffle, Saiful Anam: Candaan PKB Yang Sedang Menghibur Diri
Politik

Soal Menteri Berinisial M Ak..

20 April 2021 12:12
Alumni ITB Ditangkap Polisi Korsel, Effendi Simbolon: Selama Tidak Melanggar, Kita Beri Perlindungan Hukum
Politik

Alumni ITB Ditangkap Polisi ..

20 April 2021 12:01
KH Hasyim Asyari Hilang Dalam Naskah Kamus Sejarah Indonesia, PKS Protes Keras
Politik

KH Hasyim Asyari Hilang Dala..

20 April 2021 11:54
Berharap Kondisi Di India Tidak Terjadi Di Indonesia, Tolong Jangan Colong Start Mudik
Politik

Berharap Kondisi Di India Ti..

20 April 2021 11:53
Banyak Kejanggalan, Ketua Komisi X Minta Buku Kamus Sejarah Indonesia Ditarik Dari Peredaran
Politik

Banyak Kejanggalan, Ketua Ko..

20 April 2021 11:36
Waspada, Colong Start Mudik Akan Mengancam Pertahanan Kesehatan
Politik

Waspada, Colong Start Mudik ..

20 April 2021 11:24
Ketum Prajaniti Hindu: Abdul Mu'ti Figur Yang Sangat Tepat Jadi Mendikbud
Politik

Ketum Prajaniti Hindu: Abdul..

20 April 2021 11:12