Tanpa Basa-basi, Jokowi Putuskan Cabut Lampiran Perpres Soal Investasi Minuman Beralkohol

Presiden Joko WIdodo/Net

Kontroversi Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang isinya mencakup investasi produksi dan distribusi minuman keras beralkohol akhirnya di jawab Presiden Joko Widodo.

Kepala Negara akhirnya memutuskan mencabut lampiran Perpres khusus yang terkait investasi minuman keras beralkohol tanpa catatan atau pengecualian.

Dalam video singkat berdurasi sekitar satu menit, Jokowi menyatakan keputusannya tersebut dan juga memaparkan alasannya.

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah," paparnya dalam siaran langsung kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3).

"Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," demikian Joko Widodo menutup.

Investasi minuman keras beralkohol ini masuk ke dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021, yang diatur di dalam Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Penanaman modal di sektor itu hanya dapat dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, yakni Provinsi Bali, Nusa Ternggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan lokal.

Namun, belum sampai ditetapkan untuk direalisasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur, beleid ini mengundang kritik dari banyak pihak.

Yang paling utama yakni datang dari organisasi massa (ormas) Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Sebagai contoh, NU dalam sikapnya menolak keras investasi minuman keras beralkohol ini, karena jika diberlakukan tidak memberikan dampak yang sebanding dengan dampak negatif yang timbul di tengah masyarakat.

Sementara Muhammadiyah menegaskan bahwa minuman keras beralkohol hukumnya haram jika dikonsumsi dan diproduksi masyarakat beragama Islam.

Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan dari pemberian izin investasi minuman keras beralkohol ini diprediksi Muhammadiyah akan meluas diseluruh Indonesia, dan yang paling penting kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia akan menurun jika barang ini dilegalkan.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

RMOL World View • Antara AS, Iran Dan Israel

Senin, 19 April 2021
Video

Rekaman CCTV Anggota Brimob Tewas Dikeroyok

Senin, 19 April 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Reshuffle Kabinet Dan Koalisi 2024

Selasa, 20 April 2021

Artikel Lainnya

Yakin Polri Mampu Tangkap Jozeph Paul Zhang, Fahira Idris Minta Umat Jangan Terpancing
Politik

Yakin Polri Mampu Tangkap Jo..

20 April 2021 18:10
Nadiem Makarim Harus Tanggung Jawab Atas Hilangnya Nama Hasyim Asyari Di Kamus Sejarah
Politik

Nadiem Makarim Harus Tanggun..

20 April 2021 17:54
Firli Bahuri Pastikan Pegawai KPK Tetap Junjung Independensi Meski Berstatus ASN
Politik

Firli Bahuri Pastikan Pegawa..

20 April 2021 17:43
Politikus PDIP: Nekat Mudik, Indonesia Bisa Seperti India!
Politik

Politikus PDIP: Nekat Mudik,..

20 April 2021 17:29
Jika PAN Masuk Kabinet, Jatahnya Bukan Kemendikbud Tapi Kemenhub
Politik

Jika PAN Masuk Kabinet, Jata..

20 April 2021 15:42
Sandiaga Uno: Keragaman Kuliner Sebagai Identitas Nasional Jadi Kunci Kebangkitan Parekraf
Politik

Sandiaga Uno: Keragaman Kuli..

20 April 2021 15:34
Pembangunan MRT Fase 2A Segera Dimulai, Anies Berterima Kasih Kepada Jokowi
Politik

Pembangunan MRT Fase 2A Sege..

20 April 2021 15:32
Reshuffle Kabinet Molor Lagi, Kemungkinan Rabu Pekan Depan
Politik

Reshuffle Kabinet Molor Lagi..

20 April 2021 15:25