Dari sejumlah keluhan yang disampaikan para guru honorer, terbanyak adalah mengenai upah yang diterima terlalu minim, sehingga tidak cukup untuk memenuhi biaya hidup saat ini.
Para guru honorer juga menyampaikan juga tentang status mereka yang sampai saat ini tidak ada kepastian untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Seorang guru honorer di SDN 13 Negerikaton, Purwanto (55), juga mengeluhkan upah yang diterimanya selama ini. Ia berharap Muzani bisa membantu agar guru honorer bisa mendapatkan upah yang layak.
“Saya minta Pak Ahmad Muzani bisa menyampaikan keluhan kami kepada Pemerintah Pusat, saya sudah lama sekali menjadi guru honorer namun upah yang saya terima sangat minim dan sampi saat ini belum ada kepastian menjadi PNS,†ujar Purwanto, dikutip
Kantor Berita RMOLLampung.
“Jika ada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) tolong berikan kami kesempatan untuk lolos tanpa melalui tes. Jangan lihat dari usia kami, lihatlah dari pengabdian kami untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa,†tandasnya.
Sementara itu, Koordinator Kecamatan (Korcam) Negeri Katon, Rismalena menerangkan, saat ini terdapat 256 tenaga honorer dengan latar belakang pendidikan S1 di Kecamatan Negerikaton.
Ia pun menyampaikan harapannya kepada Muzani agar bisa memberikan solusi atas keluhan yang sudah disampaikan para tenaga honorer.
Dari seluruh keluhan yang sudah disampaikan para guru honorer, Muzani akan mendorong Pemkab Pesawaran agar dapat menggunakan APBD untuk memperhatikan nasib para guru honorer.
“Keluhan yang sudah disampaikan nantinya akan saya sampaikan ke pusat untuk dibahas bersama Mendikbud untuk menemukan solusinya,†ujar Ahmad Muzani.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kunjungan Wakil Ketua MPR yang juga Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, di Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng, Pesawaran, Lampung, pada Senin (1/3), dimanfaatkan oleh para guru honorer untuk menyampaikan keluhan mereka. 
BERITA TERKAIT: