Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan bahwa vaksinasi semula hanya akan digratiskan untuk kelas bawah dan berbayar untuk kelas tertentu.
Kemudian, kebijakan ini mendapat kritik masyarakat dan DPR yang meminta agar vaksinasi harus gratis untuk semua.
“Pemerintah terima kritik itu dan gratiskan vaksin untuk semua. Ada kritik lagi, harusnya perusahaan-perusahaan yang mau lakukan vaksinasi secara mandiri diizinkan. Ok, pemerintah izinkan,†ujar Menko Mahfud lewat akun Twitter pribadinya, Rabu (3/3).
Kemudian mengenai Perpres 10/2021 yang membuka investasi miras untuk daerah tertentu yang mendapat kritik masyarakat dan ormas Islam. Pemerintah kemudian mencabut lampiran yang memasukan miras sebagai salah satu investasi yang diperbolehkan.
“Jadi pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran. Asal rasional sebagai suara rakyat, maka pemerintah akamodatif terhadap kritik dan saran. Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintahan,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: