Lampiran Perpres Dicabut Lewat Surat Atau Sebatas Lisan? Begini Jawab Jubir Jokowi

Jurubicara (Jubir) Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman/Net

Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 terkait investasi minuman keras sudah dinyatakan dicabut oleh Presiden Joko Widodo Selasa kemarin (2/3).

Kepala Negara menyampaikan hal tersebut melalui video berdurasi sekitar satu menit yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Pada faktanya, sikap Jokowi ini mengerucut usai muncul banyak desakan dari ormas-ormas Islam besar di Indonesia, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

Alhasil, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tanpa basa-basi memutuskan mencabut lampiran Perpres 10/2021 yang mengatur Bidang Usaha Penanaman Modal khusus terkait investasi minuman keras (miras) beralkohol.

Jokowi juga mengakui bahwa keputusannya itu tidak lain dan tidak bukan dilatarbelakangi oleh kritik serta masukan yang mengemuka di tengah publik.

Namun tidak berhenti disitu, masyarakat tentunya bertanya-tanya, "apakah pencabutan Lampiran Perpres 10/2021 ini hanya bersifat lisan atau akan ditindaklanjuti secara resmi melalui surat atau penerbitan Perpres baru?"

Bentuk pertanyaan ini dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL kepada pihak Istana, yang akhirnya dijawab juga oleh Jurubicara (Jubir) Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman.

"Informasi selanjutnya akan kami sampaikan setelah direkonfirmasi," ujar Fadjroel saat dihubungi sesaat lalu.

Tak hanya itu, redaksi mencoba memastikan tindaklanjut yang dilakukan pemerintah usai keputusan yang disampaikan Jokowi. Namun, Fadjroel hanya menjawab "Sabar ya," tuturnya.

Meski belum bisa memastikan hal tersebut, mantan Aktivis 98 ini menekankan inti dari keputusan Presiden Jokowi yang mencabut lampiran Perpres 10/2021 mengenai investasi miras ini.

"Intinya Presiden (Jokowi) dapat masukan dan saran dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh daerah, serta berbagai pihak. kemudian beliau memutuskan mencabut lampiran III Perpres No. 10/2021, khususnya Bidang Usaha terkait industri minuman keras mengandung alkohol," katanya.

"Kewajiban demokratis presiden menerima kritik, masukan, saran dari berbagai pihak di masyarakat," demikian Fadjroel menambahkan.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Sholat 5 Waktu - Mentari Ramadhan #4

Minggu, 18 April 2021
Video

Ketika Anies Baswedan Mempengaruhi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Minggu, 18 April 2021
Video

RMOL World View • Antara AS, Iran Dan Israel

Senin, 19 April 2021

Artikel Lainnya

Didambakan Tapi Sulit Jadi Kenyataan, Koalisi Poros Islam Bisa Saja Usung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar
Politik

Didambakan Tapi Sulit Jadi K..

19 April 2021 11:59
Siang Ini, Anies Akan Sampaikan LKPJ 2020 Di Rapat Paripurna DPRD DKI
Politik

Siang Ini, Anies Akan Sampai..

19 April 2021 11:48
Rizal Ramli: Marhaenisme Jadi Ideologi Keberpihakan Bung Karno Ke Petani Gurem, Kok Tega-teganya PDIP Dukung Impor Pangan?
Politik

Rizal Ramli: Marhaenisme Jad..

19 April 2021 11:44
Pemindahan Aset BUMN Ke LPI Diduga Bertentangan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Politik

Pemindahan Aset BUMN Ke LPI ..

19 April 2021 11:43
Nabil Haroen: Kalau Larangan Mudik Mengambang Tidak Akan Efektif
Politik

Nabil Haroen: Kalau Larangan..

19 April 2021 11:13
Soal Penistaan Agama Jozeph Paul Zhang, Gus Yasin: Akibat Penafsiran Toleransi Yang Kebablasan
Politik

Soal Penistaan Agama Jozeph ..

19 April 2021 11:10
Tokoh Muda NU Ini Ikut Dipanggil Ke Istana, Terkait Reshufle?
Politik

Tokoh Muda NU Ini Ikut Dipan..

19 April 2021 10:48
Dikabarkan Ada Di Jerman, PPP Desak Kemlu-Kemenkumham Cabut Paspor Joseph Paul Zhang
Politik

Dikabarkan Ada Di Jerman, PP..

19 April 2021 10:38