Lampiran Miras Perpres 10/2021 Dicabut, Bamsoet: Kepentingan Ekonomi Tidak Boleh Mendahului Kepentingan Kebangsaan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo/Net

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah cepat Presiden Joko Widodo yang mencabut lampiran Perpres 10/2021 tentang investasi minuman keras.

Bagi Bamsoet, sapaan karibnya, keputusan itu menunjukan bahwa Presiden Jokowi sangat peka terhadap masukan yang datang dari berbagai kalangan masyarakat. Khususnya, dari para tokoh agama sepeti MUI, PBNU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya.

"Indonesia memang bukan negara agama. Melainkan negara yang hidup bersumber dari nilai-nilai agama. Dalam salah satu ajaran agama, yakni Islam, dan juga mungkin ajaran agama lainnya, minuman keras jelas dilarang," ujar Bamsoet kepada wartawan, Rabu (3/3).

"Respon cepat Presiden Joko Widodo mencabut izin investasi minuman keras tersebut sangat tepat, sehingga tak menimbulkan pro dan kontra lebih lanjut di berbagai kalangan masyarakat," imbuhnya.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengajak masyarakat tak lagi terjerumus dalam perdebatan maupun hasutan pro dan kontra legalisasi investasi minuman keras. Jangan sampai karena hasutan beberapa pihak, justru membuat perpecahan kembali dalam tubuh bangsa Indonesia.

"Pemerintah secara konsisten juga terus mengendalikan perdagangan minuman keras, sehingga tak sembarangan orang bisa membelinya. Dalam Poin 44 Lampiran III Perpres 10/2021 mengatur dengan tegas penjualan minuman keras hanya diperbolehkan di hotel dan tempat pariwisata. Minuman keras tetap dilarang diperjualbelikan di mall, supermarket, maupun minimarket," jelasnya.

Wakil Ketua Umum KADIN ini juga memaparkan, selama ini kebutuhan minuman keras di Indonesia dipasok melalui impor.
Di tahun 2015, impor untuk minuman beralkohol dengan harmonized system (HS) 2203-2208 nilainya tercatat mencapai 10,4 juta dolar AS. Meningkat menjadi 21,2 juta dolar AS di 2016, kemudian 33,4 juta dolar AS pada tahun 2017, melejit menjadi 93,5 juta dolar AS di tahun 2018, lantas anjlok menjadi 28,4 juta dolar AS pada tahun 2019.

"Terlepas dari tingginya impor maupun potensi ekonomi yang bisa dikembangkan, pelarangan investasi minuman keras yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah sangat tepat. Karena diatas kepentingan ekonomi, kita harus mendahulukan kepentingan sosial kebangsaan," pungkasnya.

Kolom Komentar


Video

Ketika Anies Baswedan Mempengaruhi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

Minggu, 18 April 2021
Video

RMOL World View • Antara AS, Iran Dan Israel

Senin, 19 April 2021
Video

Rekaman CCTV Anggota Brimob Tewas Dikeroyok

Senin, 19 April 2021

Artikel Lainnya

Komisi XI: Target Pertumbuhan 7 Persen Masih Realistis, Walau Butuh Kerja Keras
Politik

Komisi XI: Target Pertumbuha..

19 April 2021 22:46
Gerindra: Jangan Hanya Jelang Pemilu, Partai Politik Juga Harus Hadir Saat Kondisi Rakyat Sulit
Politik

Gerindra: Jangan Hanya Jelan..

19 April 2021 22:14
Kunjungi Kesultanan Sumenep, LaNyalla Siap Perjuangkan Eksistensi Raja-Sultan Se-Nusantara
Politik

Kunjungi Kesultanan Sumenep,..

19 April 2021 21:57
Bukit Algoritma, Budiman Sudjatmiko Sebaiknya Tidak Tersusupi Investasi Umbar Janji
Politik

Bukit Algoritma, Budiman Sud..

19 April 2021 21:40
Indonesia Indikator: Sandiaga Uno Jadi Menteri Paling Diapresiasi Publik Dan Media
Politik

Indonesia Indikator: Sandiag..

19 April 2021 21:19
Jika Anak-Anak Mega Tak Kompak, BG Jadi Alternatif
Politik

Jika Anak-Anak Mega Tak Komp..

19 April 2021 20:50
Protes KH Hasyim Asyari Dihilangkan Dari Kamus Sejarah Indonesia, PKB: Abu Bakar Ba'asyir Malah Ada
Politik

Protes KH Hasyim Asyari Dihi..

19 April 2021 20:43
Fraksi PKB: Program SIPP Strategis Cegah Perilaku Koruptif Kader Parpol
Politik

Fraksi PKB: Program SIPP Str..

19 April 2021 20:17