LaNyalla Apresiasi Satgas Waspada Investasi Tutup Tiktok Cash Dan 27 Perusahaan Investasi Bodong

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ist

Kepedulian dan perhatian Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti terhadap nasib masyarakat agar tidak tertipu dan menjadi korban dalam sektor keuangan kembali ditunjukkan.

Setelah mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pinjaman online ke lembaga ilegal, kini, LaNyalla meminta masyarakat mencatat lembaga investasi yang telah dinyatakan bodong.

"Informasi seperti ini penting untuk kita sosialisasikan ke masyarakat, khususnya di daerah, yang terkadang belum mengakses informasi terbaru. Saya minta para senator membantu sosialisasi terkait rilis daftar perusahaan investasi bodong yang disampaikan Satgas Waspada Investasi yang terdiri dari 13 kementerian dan lembaga terkait," ujar LaNyalla di Jakarta, Rabu (3/3).

Dikatakan ketua senator asal Jawa Timur ini, kasus investasi bodong kerap terjadi. Tetapi selalu saja muncul dengan nama dan model baru, dan selalu ada saja masyarakat yang menjadi korban.

"Padahal polanya sama, ujung-ujungnya money game dan menggunakan skema fonzi. Dan diiklankan atau diendoors juga oleh publik figur. Sehingga masyarakat terpedaya," imbuh LaNyalla, yang juga mantan ketua umum Kadin Jatim itu.  

Untuk itu LaNyalla mengingatkan masyarakat untuk selalu mewaspadai penawaran-penawaran dari berbagai pihak yang seakan-akan memberikan keuntungan mudah, tetapi berpotensi merugikan penggunanya.

"Sekali lagi, sebelum berinvestasi, buka dulu website OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan lembaga tersebut bodong atau tidak. Juga ada nomor telepon hotline OJK yang bisa dihubungi," tukasnya.

Seperti diberitakan, Satgas Waspada Investasi memutuskan menutup aplikasi Tik Tok Cash yang menawarkan pemberian uang kepada penggunanya hanya dengan memperbanyak penonton dari video di sebuah platform yang berpotensi merugikan pemakainya.
 
Satgas juga meminta aplikasi Snack Video untuk menghentikan kegiatannya karena tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika dan tidak memiliki badan hukum dan izin di Indonesia.

Selain Tiktok Cash dan Snack Video, Satgas dalam patroli sibernya juga menemukan 26 entitas kegiatan usaha yang diduga tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Dari 28 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut, 14 Kegiatan Money Game; 6 Crypto Aset, Forex dan Robot Forex tanpa izin; 3 Penjualan Langsung/Direct Selling tanpa izin; 1 Equity Crowdfunding tanpa izin; 1 Penyelenggara konten video tanpa izin; 1 Sistem pembayaran tanpa izin; dan 2 Kegiatan lainnya.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Menko Luhut Minta Masyarakat Menahan Diri Tidak Mudik Demi Menjaga Sanak Keluarga
Politik

Menko Luhut Minta Masyarakat..

13 Mei 2021 12:16
Imam Masjid Al Azhar Tidak Menyangka Jamaah Membludak Tapi Tetap Taat Prokes
Politik

Imam Masjid Al Azhar Tidak M..

13 Mei 2021 11:49
Firli Bahuri: Ramadhan Telah Beri Pelajaran Untuk Tidak Lakukan Praktik Korupsi
Politik

Firli Bahuri: Ramadhan Telah..

13 Mei 2021 11:28
Seperti Jokowi, Puan Maharani Gelar Shalat Idul Fitri Secara Sederhana Di Rumah Dinas
Politik

Seperti Jokowi, Puan Maharan..

13 Mei 2021 10:41
Khatib Masjid Al Azhar Ajak Umat Bantu Doa Dan Dana Untuk Palestina
Politik

Khatib Masjid Al Azhar Ajak ..

13 Mei 2021 10:13
Kembali Gelar Shalat Idul Fitri, Masjid Al Azhar Terapkan Prokes Ketat
Politik

Kembali Gelar Shalat Idul Fi..

13 Mei 2021 09:45
Presiden Jokowi Shalat Idulfitri Bareng Paspampres Di Halaman Istana Bogor
Politik

Presiden Jokowi Shalat Idulf..

13 Mei 2021 08:39
Doa Jokowi Di Hari Lebaran: Semoga Wabah Segera Sirna Dan Kita Kembali Bertatap Muka
Politik

Doa Jokowi Di Hari Lebaran: ..

13 Mei 2021 08:19