Farah.ID
Farah.ID

Kemenkominfo Harus Respons Perintah Jokowi Atas Kedaulatan Digital Yang Masih Dinikmati Asing

LAPORAN: DIKI TRIANTO
  • Rabu, 03 Maret 2021, 17:21 WIB
Kemenkominfo Harus Respons Perintah Jokowi Atas Kedaulatan Digital Yang Masih Dinikmati Asing
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta/Net
Kedaulatan digital yang sudah digaungkan Presiden Joko Widodo patut segera direalisasikan pemerintah di tengah pergerakan ekonomi yang mulai beralih ke digital.

Kedaulatan digital juga diharapkan agar potensi Indonesia yang besar ini tak hanya sekadar menjadi pasar bagi asing.

"Dunia sedang beralih dari analog ke digital. Ekonomi terbesar nanti akan bergeser ke digital. Di Indonesia, kue ekonomi digital sudah besar sekali. Namun sayang, sebagian besar masih dinikmati pelaku asing. Apalagi kalau pemerintah jadi membuka peluang 5G, lebih 80 % kue 5G akan diambil asing," kata anggota Komisi I DPR RI, Sukamta kepada wartawan, Rabu (3/3).

Pada dasarnya, politisi PKS ini mngakui bahwa kedaulatan digital merupakan wacana yang sudah lama digaungkan berbagai kalangan, termasuk kalangan DPR RI khususnya Komisi I DPR.

Hanya saja, kata Sukamta, antara apa yang diinginkan Presiden pada praktiknya tidak dibarengi dengan langkah nyata di bawahnya.

"Kita sudah dorong 3 tahun lebih, berkali-kali tetapi belum ada respons memadai. Semoga dengan perintah presiden ini, Kemenkominfo menjadi lebih responsif," sambungnya.

Yang patut diperhatikan, kedaulatan digital tidak cukup hanya bicara aspek pemasukan pajak, melainkan dari hulu sampai hilir harus dipikirkan. Ia kemudian mencontohkan pasar digital berupa ponsel di Tanah Air. Besarnya pasar ponsel belum dibarengi dengan kemampuan Indonesia untuk membuat hardware.

"Kita belum punya produk dalam negeri dan pemerintah belum ada upaya agar ada produsen dalam negeri. Apalagi di bidang Artifisial Intelijen atau AI, miliaran dolar, tapi kita masih hanya akan menjadi pasar dari produk asing," lanjut Sukamta.

Selaku anggota Komisi I DPR, ia mengaku kerap mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo untuk memiliki cetak biru (blueprint) ketika berbicara aspek kedaulatan digital. Dengan demikian, diharapkan Indonesia punya perencanaan yang matang dan rinci.

"Bukan hanya infrastuktur digital dan e government saja, tapi grand design yang meliputi software, hardware, brainware dan insfrastrukturnya. Tinggal kita pilih, akan hanya menjadi pasar saja atau mandiri dan berdaulat secara digital?" sambungnya.

"Tanpa desain negeri ini akan terjebak pada pragmatisme, sekenanya. Nabrak-nabrak cari investasi pabrik pengolah nikel menjadi baterai HP, atau sekadar menjadi pasar saja," tutupnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menekankan pentingnya transformasi digital dengan tetap menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital.

“Tansformasi digital merupakan solusi tepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan. Namun juga sangat penting menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital,” ucap Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
EDITOR: DIKI TRIANTO

ARTIKEL LAINNYA