Kemenkominfo Harus Respons Perintah Jokowi Atas Kedaulatan Digital Yang Masih Dinikmati Asing

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta/Net

Kedaulatan digital yang sudah digaungkan Presiden Joko Widodo patut segera direalisasikan pemerintah di tengah pergerakan ekonomi yang mulai beralih ke digital.

Kedaulatan digital juga diharapkan agar potensi Indonesia yang besar ini tak hanya sekadar menjadi pasar bagi asing.

"Dunia sedang beralih dari analog ke digital. Ekonomi terbesar nanti akan bergeser ke digital. Di Indonesia, kue ekonomi digital sudah besar sekali. Namun sayang, sebagian besar masih dinikmati pelaku asing. Apalagi kalau pemerintah jadi membuka peluang 5G, lebih 80 % kue 5G akan diambil asing," kata anggota Komisi I DPR RI, Sukamta kepada wartawan, Rabu (3/3).

Pada dasarnya, politisi PKS ini mngakui bahwa kedaulatan digital merupakan wacana yang sudah lama digaungkan berbagai kalangan, termasuk kalangan DPR RI khususnya Komisi I DPR.

Hanya saja, kata Sukamta, antara apa yang diinginkan Presiden pada praktiknya tidak dibarengi dengan langkah nyata di bawahnya.

"Kita sudah dorong 3 tahun lebih, berkali-kali tetapi belum ada respons memadai. Semoga dengan perintah presiden ini, Kemenkominfo menjadi lebih responsif," sambungnya.

Yang patut diperhatikan, kedaulatan digital tidak cukup hanya bicara aspek pemasukan pajak, melainkan dari hulu sampai hilir harus dipikirkan. Ia kemudian mencontohkan pasar digital berupa ponsel di Tanah Air. Besarnya pasar ponsel belum dibarengi dengan kemampuan Indonesia untuk membuat hardware.

"Kita belum punya produk dalam negeri dan pemerintah belum ada upaya agar ada produsen dalam negeri. Apalagi di bidang Artifisial Intelijen atau AI, miliaran dolar, tapi kita masih hanya akan menjadi pasar dari produk asing," lanjut Sukamta.

Selaku anggota Komisi I DPR, ia mengaku kerap mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemenkominfo untuk memiliki cetak biru (blueprint) ketika berbicara aspek kedaulatan digital. Dengan demikian, diharapkan Indonesia punya perencanaan yang matang dan rinci.

"Bukan hanya infrastuktur digital dan e government saja, tapi grand design yang meliputi software, hardware, brainware dan insfrastrukturnya. Tinggal kita pilih, akan hanya menjadi pasar saja atau mandiri dan berdaulat secara digital?" sambungnya.

"Tanpa desain negeri ini akan terjebak pada pragmatisme, sekenanya. Nabrak-nabrak cari investasi pabrik pengolah nikel menjadi baterai HP, atau sekadar menjadi pasar saja," tutupnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menekankan pentingnya transformasi digital dengan tetap menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital.

“Tansformasi digital merupakan solusi tepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan. Namun juga sangat penting menciptakan kedaulatan dan kemandirian digital,” ucap Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
EDITOR: DIKI TRIANTO

Kolom Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Akhir Ramadan, Wagub Ariza Ajak Masyarakat Doakan Palestina
Politik

Akhir Ramadan, Wagub Ariza A..

12 Mei 2021 18:10
Menteri Agama: Idulfitri Saat Pandemi Makin Perkuat Nilai Kemanusiaan
Politik

Menteri Agama: Idulfitri Saa..

12 Mei 2021 17:20
Perlu Anggaran Khusus Untuk Jadikan Ekonomi Hijau Tak Sekadar Wacana
Politik

Perlu Anggaran Khusus Untuk ..

12 Mei 2021 16:35
Ketua Senator Imbau Warga Shalat Idulfitri Di Rumah Masing-masing
Politik

Ketua Senator Imbau Warga Sh..

12 Mei 2021 16:14
Pemda Diminta Taat Instruksi Mendagri Soal Penutupan Tempat Wisata
Politik

Pemda Diminta Taat Instruksi..

12 Mei 2021 15:30
Kritik Kenaikan PPN, Indef: Berburu Di Hutan Dulu, Kalau Habis Baru Ke Kebun Binatang
Politik

Kritik Kenaikan PPN, Indef: ..

12 Mei 2021 15:13
Di Bandara Soetta, Puan Maharani: Jangan Sampai Kecolongan Pergerakan Covid-19
Politik

Di Bandara Soetta, Puan Maha..

12 Mei 2021 14:30
Tak Sekadar Kecam, Demokrat Dorong Indonesia Gelar KTT OKI Sikapi Kekerasan Israel
Politik

Tak Sekadar Kecam, Demokrat ..

12 Mei 2021 14:20