Saiful Anam: Pencabutan Lampiran Perpres Miras Tanda Jokowi Main Tanda Tangan, Atau .....

Pakar hukum dan politik Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam/Net

Yang mesti bertanggung jawab atas polemik lampiran Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 terkait investasi minuman keras (miras) adalah Presiden Joko Widodo.

Begitu pakar hukum dan politik Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam menilai keputusan Jokowi mencabut lampiran Perpres itu, ketika dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/3).

"Jelas yang harus bertanggung jawab adalah Presiden, ini kan produk hukum berupa Peraturan Presiden," ujar Anam.

Penilaian demikian, disampaikan Anam lantaran menimbang aspek regulatif yang disusun berdasarkan kewenangan, dan kaitannya dengan peran pemimpin dalam mensejahterakan rakyat dan pembangunan bangsa.

"Presiden itu cerminan bagi rakyatnya, kalau Presiden melegalkan miras sama dengan ingin merusak moral rakyatnya," tuturnya.

Maka dari itu, Anam memiliki tiga kesimpulan dalam konteks polemik pencabutan lampiran Perpres 10/2021 soal investasi miras ini.

Pertama, kemungkinan lalainya Presiden karena tidak membaca draf Perpres yang akan disahkan, kedua sengaja membentuk atau meloloskan, dan ketiga Presiden ditelikung atau dibodihi oleh tim pembentuk yang dalam hal ini menteri yang berwenang.

"Bisa jadi main tanda tangan, tanpa melihat lebih jauh tentang isi dan prinsip yang terkandung dalam perpres," ucap Anam.

"Atau selain itu ada kemungkinan pihak yang berkepentingan sengaja menyembunyikan isi dari perpres, sehingga Jokowi terkecoh atas isi dari perpres tersebut," tandasnya.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Gus Ami: Perusahaan Jangan Pura-pura Tidak Mampu Bayar THR
Politik

Gus Ami: Perusahaan Jangan P..

12 Mei 2021 12:15
Saran Din Syamsuddin: Jokowi Minta Maaf Soal Bipang Dan Umat Islam Memberi Maaf
Politik

Saran Din Syamsuddin: Jokowi..

12 Mei 2021 11:38
Kutuk Israel, MUI: Jika Dunia Mau Terbebas Dari Terorisme, Maka Penjajahan Harus Dihentikan
Politik

Kutuk Israel, MUI: Jika Duni..

12 Mei 2021 09:52
Didampingi Kapolri, Puan Maharani Tinjau Bandara Soetta Dan Tol Cikampek
Politik

Didampingi Kapolri, Puan Mah..

12 Mei 2021 09:42
Demi Perlakuan Yang Sama, Pegawai Di Setiap Lembaga Negara Harus ASN
Politik

Demi Perlakuan Yang Sama, Pe..

12 Mei 2021 08:47
Di Hari Terakhir Ramadhan, Mahfud MD Bersedih Melewatkan Kesempatan Beribadah
Politik

Di Hari Terakhir Ramadhan, M..

12 Mei 2021 08:21
Catatan Kemenhub: Mobil Yang Keluar Dari Jakarta Mencapai 138 Ribu Lebih Per Hari
Politik

Catatan Kemenhub: Mobil Yang..

12 Mei 2021 07:58
Saran Pimpinan Komisi III: Pegawai KPK Yang TMS Diprioritaskan Jadi Tenaga P3K
Politik

Saran Pimpinan Komisi III: P..

12 Mei 2021 07:35