LP3ES Nilai Polisi Siber Belum Memberi Proteksi Kepada Aktivis Pro Demokrasi

Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto menerangkan, pihaknya memanang Polisi Siber telah lama eksis.

"Yakni sejak tahun 2016. Ini mengindikasikan keberadaan Polisi Siber sebenarnya bukan baru-baru saja," ujar Wijayanto dalam diskusi virtual LP3ES bertajuk 'Aktivisme Digital, Polisi Siber dan Kemunduran Demokrasi', Kamis (4/3).

Kegiatan Polisi Siber kal itu, lanjut Wijayanto, sama dengan tiga argumentasi pembentukannya. Yaitu, memantau serangan digital dan kejahatan cyber, penyebaran hoax dan disinformasi serta penyebaran jaran kebencian dan SARA di media sosial (medsos).

Hal itu, menurut Wijayanto, terlihat dari konten-konten yang disampaikan di akun medsos Polri. Di mana isinya berupa himbauan serta edukasi masyarakat.

"Selain itu, isinya juga banyak yang mengandung hiburan," sambungnya.

Akan tetapi, Wijayanto melihat sat hal penting yang belum dilakukan Polisi Siber, yakni memberikan perlindungan kepada para aktivis pro demokrasi yang kadangkala menyampaikan kritik dan masukannya melalui akun medsos pribadinya.

Karena dalam catatan LP3ES, Wijayanto menyebutkan temuan adanya teror siber terhadap aktivis pro demokrasi berupa peretasan ataupun pengawasan medsos.

"Dapat dilihat pada para akademisi penolak revisi UU KPK akhir 2019. Teror menyita perhatian publik dan yang tidak mudah dilupakan adalah aktivis Ravi Patra pada April 2020," bebernya.

"Kehadirannya belum memberikan proteksi pada aktivis pro demokrasi yang menjadi korban kejahatan digital, meskipun dengan dukungan anggaran yang besar," demikian Wijayanto.