Demokrat: Pasca KLB Ilegal, Sekarang Ada Di Tangan Presiden Jokowi

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon/Net

Setelah gerakan secara sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara,  usai dihelat oleh para eks kader Demokrat dan pihak eksternal, ke depan nasib Demokrat tergantung Presiden Joko Widodo.  

Begitu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon dalam cuitan akun Twitter pribadinya, Sabtu (6/3).

"Pasca KLB ini semua sekarang di tangan Presiden @jokowi. Jika didukung, SK (Surat Keputusan) Kumham pasti keluar," ujarnya.

Menurut Jansen, harusnya Jokowi melalui Menkumham Yasonna H. Laolly tidak mengeluarkan SK terhadap pengumpulan massa yang diklaim KLB Demokrat dengan menunjuk Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sejatinya adalah ilegal.

"Harusnya itu tidak terjadi. Karena dari sudut manapun ini KLB ilegal," tegasnya.

Sebab, kata Jansen, jangankan 2/3 DPD Partai Demokrat sebagai syarat mininum untuk bisa digelarnya KLB sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Demokrat. 1 DPD propinsi saja tidak ada yang hadir.

"Data Sipol KPU bisa jadi sumber kebenaran untuk ini," pungkasnya.

Kemarin sore, beberapa eks kader yang melibatkan pihak eksternal telah melakukan pengumpulan massa yang menggunakan klaim KLB Partai Demokrat lalu menunjuk Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Tidak sedikit pihak dibuat kaget, bahkan ada yang menganggap hal itu hanyalah dagelan, sebab KLB yang digelar di Deli Serdang itu disebut cacat dan inkonstitusional lantaran tidak mengacu pada AD ART Partai Demokrat.

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Bamsoet: Jika Hilangnya KRI Nanggala-402 Karena Usia Uzur, Menhan Harus Lakukan Peremajaan
Politik

Bamsoet: Jika Hilangnya KRI ..

22 April 2021 17:55
Fotonya Jadi Sampul Laporan APBN, Komisi XI: Sri Mulyani Jalankan Misi Siapa?
Politik

Fotonya Jadi Sampul Laporan ..

22 April 2021 17:33
Undang Mendag Dan Mentan, KPK Bahas Kajian Tata Kelola Impor Komoditas
Politik

Undang Mendag Dan Mentan, KP..

22 April 2021 17:31
Tiba Di Kantor Demokrat, Presiden PKS Dan Rombongan Disambut Hangat AHY
Politik

Tiba Di Kantor Demokrat, Pre..

22 April 2021 16:54
Terbesar Di ASEAN, Industri Kaca Batang Jadi Angin Segar Bagi Tenaga Kerja Indonesia
Politik

Terbesar Di ASEAN, Industri ..

22 April 2021 16:46
Mengaku-ngaku Tokoh NU, Sangat Riskan Kalau Witjaksono Diplot Menteri Investasi
Politik

Mengaku-ngaku Tokoh NU, Sang..

22 April 2021 16:36
Prabowo Subianto: Pemerintah Dilema, Dahulukan Pertahanan Negara Atau Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Politik

Prabowo Subianto: Pemerintah..

22 April 2021 16:36
Ketua DPR: Jika KRI Nanggala-402 Bermasalah Karena Usia, Alutsista TNI Harus Dimodernisasi
Politik

Ketua DPR: Jika KRI Nanggala..

22 April 2021 16:14