"Karena menurut saya, sikap politik Moeldoko adalah urusan dan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan
sikap politik tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden serta institusi kepresidenan dan Kantor Staf Presiden (KSP)," kata Irma dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/3).
Irma mengaku yakin, kalau Presiden Joko Widodo tidak mungkin mencampuri urusan pribadi Moeldoko yang mengambil alih Partai Demokrat.
"Situasi di dalam Partai Demokrat merupakan masalah dan urusan internal Partai, yang tidak ada hubungannya dengan Presiden dan Lembaga Kepresidenan," tandas Irma.
Ia mengingatkan, KSP sebagai institusi negara tetap harus profesional menjalankan tugas untuk mengawal program-program strategis nasional.
"Saya yakin, Presiden tetap menjunjung tinggi dan menghormati prinsip demokrasi, termasuk dalam relasinya dengan partai politik, dengan tidak mencampuri masalah internal partai," tandas Irma.
Namun demikian, Irma juga prihatin prahara yang kini menimpa Partai Demokrat. Ia menilai bahwa setiap partai politik pasti memiliki aturan yang tertuang di dalam AD/ART yang menjabarkan bagaimana proses Kongres Luar Biasa (KLB) itu bisa terjadi.
"Semoga Partai Demokrat dapat melalui semua dinamika politik ini dengan baik, karena sejatinya klausul tentang KLB juga diatur dalam AD/ART setiap partai politik," pungkas Irma.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Politisi Partai Nasdem Irma Suryani menyarankan agar Moeldoko mengundurkan diri sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Hal ini penting agar tidak menyeret-nyeret Presiden Joko Widodo sebagai atasan langsung Moeldoko. 
