"Caranya, mirip-mirip mafia tanah. Kapan dia suka, dicaplok. Selesai," kata Adib kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/3).
Disisi lain, Adib khawatir dengan tindak tanduk mafia politik yang bisa mengancam bahkan merusak kehidupan demokrasi di Indonesia.
"Karna begini, bagaimana bisa sebuah organisasi partai dan kepemudaan dengan AD/ART yang jelas, seolah-olah dengan begitu mudah dan gampangnya bisa "Dioperasi" nah yang terjadi di Demokrat dan KNPI ini bisa merusak demokrasi," tandas Adib.
Untuk itu, pemerintah harus jelas bersikap. Ingin menjadi penyumbang rusaknya demokrasi atau sebaliknya menyelamatkan marwah demokrasi di Indonesia.
"Disitulah pemerintah harus jernih, melihat sebuah aturan dengan ujung menjaga marwah demokrasi yang sesuai faktanya. Ketika pemerintah menyetujui legalitas yang tak sesuai aturan dan moral, saya kira pemerintah secara tak langsung ikut merusak demokrasi. Begitu sebaliknya," pungkas Adib.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: