Demokrasi Telah Dibajak, Menkumham Diharapkan Tidak Takut Intervensi Kekuasaan

Ketua Umum Forum Masyarakat Untuk Demokrasi, Amos Hutauruk/Net

Cara-cara yang dilakukan oleh mereka dengan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) sepihak Partai Demokrat dinilai telah memberi tontonan buruk bagi masyarakat. Sekaligus merusak citra pelaksanaan demokrasi di tanah air.

Terjadinya KLB sepihak tersebut juga membuat Ketua Umum Forum Masyarakat Untuk Demokrasi (Formad), Amos Hutauruk, merasa prihatin. Lebih jauh lagi, Amos merasa prihatin dengan kondisi demokrasi di era Pemerintahan Jokowi yang semakin hari kian mengalami kemunduran.

"Kami secara tegas menolak segala bentuk arogansi terhadap demokrasi yang berjalan saat ini dan kami siap bergerak untuk menegakkan demokrasi dan kebenaran," tegas Amos, melalui keterangannya, Senin (8/3).

Amos menambahkan, setelah melihat kondisi politik yang saat ini bergejolak di tubuh Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), banyak pihak, tokoh nasional, hingga ketua umum partai politik lainnya kaget dan bingung.

"Kok bisa terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) tanpa didasari AD/ART Partai, dan dengan waktu yang singkat menunjuk ketua umum secara aklamasi tanpa dihadiri calonnya? Ini hal baru yang inkonstitusional bagi sejarah demokrasi di negara ini," tambahnya.

Menurut Amos, jangan sampai bangsa ini diajarkan hal yang tidak terpuji dalam bertingkah laku, karena pasti sejarah mencatatnya. Lebih baik penerus bangsa ditunjukan cara-cara yang arif berwibawa, agar bangsa Indonesia makin disegani oleh bangsa lain.

"Sebagai warga negara Indonesia, Presiden RI, adalah milik rakyat Indonesia bukan milik partai tertentu. Dan Kementerian Hukum dan Ham (Kemenhumkam) RI jabatan amanah Rakyat, untuk menentukan organisasi partai politik yang sah diakui oleh struktur organisasi serta para pendukungnya, bukan hasil KLB!" paparnya.

Kemudian, lanjut Amos, tingkat kepercayaan masyarakat wajib menjadi landasan dasar dari berjalannya sebuah demokrasi di negeri ini. Bukan karena suka tidak suka, itu adalah cara pikir yang sesat menurut saya.

Formad pun mendesak kepada Menteri Hukum dan Ham untuk bijak dan penuh hikmat mengambil keputusan yang benar. Tidak takut intervensi kekuasaan, karena amanah jabatan diemban Menkumham sejatinya milik rakyat, bukan milik segelintir orang atau kelompok.

"Walau kami masyarakat bukanlah kader maupun pengurus Partai Demokrat, kami berempati dan prihatin atas kejadian ini. Serta mengapresiasi kepada seluruh kader Partai Demokrat di seluruh pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, tetap solid dan setia, satu hati satu kata, siap bela yang benar bukan yang bayar," demikian Amos Hutahuruk.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

LaNyalla Minta Polisi Tangkap Pihak Yang Ancam Pelapor Pemotongan Bansos
Politik

LaNyalla Minta Polisi Tangka..

22 April 2021 12:19
Keteledoran Hilmar Farid Seharusnya Tidak Selesai Dengan Minta Maaf
Politik

Keteledoran Hilmar Farid Seh..

22 April 2021 12:11
KRI Nanggala-402 Hilang, Pimpinan Komisi I: Sinyal Alutsista TNI Butuh Peremajaan
Politik

KRI Nanggala-402 Hilang, Pim..

22 April 2021 12:09
Stok Oksigen KRI Nanggala-402 Cukup Untuk 53 Orang
Politik

Stok Oksigen KRI Nanggala-40..

22 April 2021 11:48
Stafsus Jokowi: Suatu Saat, Anak Papua Bakal Jadi Presiden
Politik

Stafsus Jokowi: Suatu Saat, ..

22 April 2021 11:39
Parpol Koalisi Gemetaran, Khawatir Kadernya Terkena Reshuffle
Politik

Parpol Koalisi Gemetaran, Kh..

22 April 2021 11:29
Anies Pelan-pelan Sudah Realisasikan Janji
Politik

Anies Pelan-pelan Sudah Real..

22 April 2021 11:25
Terkait Vaksin Nusantara, Presiden Dan DPR Wajiban Dukung Dan Lindungi Riset dr. Terawan
Politik

Terkait Vaksin Nusantara, Pr..

22 April 2021 10:59