Sistem Presidensil Di Indonesia Tidak Kompatibel Dengan Sistem Multipartai

Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati/Repro

Sistem presidensil di Indonesia dianggap tidak kompatibel dengan dengan sistem multipartai yang dianut saat ini.

Hal ini ditegaskan Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, dalam diskusi daring yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) yang bekerja sama dengan STIH Jentera, Perludem, Constitutional and Administrative Law Society (CALS), dan Pusako Universitas Andalas pada Minggu (7/3).

Dalam presentasinya yang dikaitkan dengan soal sistem Pemilu, Khirunnusa mengatakan, kondisi kepartaian di parlemen dan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh koalisi partai. Harus dilihat bagaimana proses terjadinya koalisi, apakah terjadi koalisi ideologis atau koalisi kepentingan.

"Karena ternyata koalisi hanya untuk bisa bertahan di pemerintahan. Lalu sejauh mana fungsi check and balances telah dilaksanakan. Terdapat tantangan yang cukup berat bagi demokratisasi di Indonesia jika ditinjau dari sisi kondisi kepartaian, kondisi regulasi Undang-undang Partai Politik, Undang-undang Pemilu, dan Undang-undang Pilkada," papar Khoirunnisa.

"Belum lagi kondisi internal partai di daerah yang kerap harus bergabung dengan kekuasaan karena ketiadaan sumber daya dalam proses kandidasi para calon kepala daerah," sambungnya.

Dalam catatan Perludem, Pilkada 2020 menjadi Pilkada dengan angka calon tunggal paling banyak. Pada 2015 ada 3 daerah dengan calon tunggal, 2017 ada 9 daerah, 2018 ada 16 daerah, dan 2020 ada 25 daerah dengan calon tunggal.

Jika dibandingkan Pilkada 2015 dengan 2020 terdapat kenaikan calon tunggal di daerah sampai 8 kali lipat. Ini semua memperlihatkan kecenderungan menguatnya kuasa oligarki dalam kontestasi pemilu.

Oleh karena itu, Khoirunnisa mengingatkan adanya sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pertama dianggap prosedural. Kedua, tidak memberikan insentif terbentuknya koalisi yang berbasiskan programatik. Dan ketiga, peran partisipasi masyarakat hanya dilihat saat hari H datang ke TPS, pemilu tidak menjadi media reward and punishment bagi peserta pemilu. Minim partisipasi pasca-pemilu.

Menutup presentasinya, Khoirunnisa memaparkan rekomendasi untuk reformasi partai politik dan elektoral.

Pertama, perlunya mendorong demokratisasi di internal partai politik. Kedua, memperkuat transparansi keuangan partai politik.

Ketiga, bersama melanjutkan reformasi sistem pemilu. Keempat, mendorong jaminan independensi penyelenggara pemilu. Dan kelima, aktif memperkuat konsolidasi masyarakat sipil.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

LaNyalla Minta Polisi Tangkap Pihak Yang Ancam Pelapor Pemotongan Bansos
Politik

LaNyalla Minta Polisi Tangka..

22 April 2021 12:19
Keteledoran Hilmar Farid Seharusnya Tidak Selesai Dengan Minta Maaf
Politik

Keteledoran Hilmar Farid Seh..

22 April 2021 12:11
KRI Nanggala-402 Hilang, Pimpinan Komisi I: Sinyal Alutsista TNI Butuh Peremajaan
Politik

KRI Nanggala-402 Hilang, Pim..

22 April 2021 12:09
Stok Oksigen KRI Nanggala-402 Cukup Untuk 53 Orang
Politik

Stok Oksigen KRI Nanggala-40..

22 April 2021 11:48
Stafsus Jokowi: Suatu Saat, Anak Papua Bakal Jadi Presiden
Politik

Stafsus Jokowi: Suatu Saat, ..

22 April 2021 11:39
Parpol Koalisi Gemetaran, Khawatir Kadernya Terkena Reshuffle
Politik

Parpol Koalisi Gemetaran, Kh..

22 April 2021 11:29
Anies Pelan-pelan Sudah Realisasikan Janji
Politik

Anies Pelan-pelan Sudah Real..

22 April 2021 11:25
Terkait Vaksin Nusantara, Presiden Dan DPR Wajiban Dukung Dan Lindungi Riset dr. Terawan
Politik

Terkait Vaksin Nusantara, Pr..

22 April 2021 10:59