Direktur Visi Indonesia Strategis, Abdul Hamid mengatakan, KLB yang menimpa Partai Demokrat saat ini berbeda dengan KLB-KLB pada umumnya yang terjadi saat era Soeharto dulu.
Kata pria yang karib disapa Cak Hamid ini, pada orde baru bukanlah pihak eksternal yang menjadi pimpinan atau ketua umum hasil KLB.
"Kita menjadi flashback kepada rezim otoritarian. Ini lebih buruk dari zaman Soeharto menurut saya. Karena zaman Soeharto tidak ada dari luar, tapi yang ada perebutan di internal," kata Cak Hamid saat menjadi narasumber dalam acara Obrolan Bareng Bang Ruslan diselenggarakan oleh
Kantor Berita Politik RMOL, bertajuk '
KLB Sepihak Hingga Desakan Pemecatan' Selasa (9/3).
Menurut dia, gerakan sepihak yang diklaim sebagai KLB di Deli Serdang yang melibatkan Moeldoko itu harus direspons oleh pemerintah dengan menolak keabsahannya.
Dengan begitu, Cak Hamid berpendapat pemerintah turut serta menjaga dan merawat demokrasi di Tanah Air.
"Kepada Yasonna Laolly (Menkumham) dalam hal ini agar kemudian menganulir (KLB), karena ini adalah preseden buruk bagi bangsa kita. Kejadian ini harus kita tolak bersama. Saya bukan berpihak ke Demokrat atau AHY. Tetapi kepada menyelamatkan demokrasi," demikian Cak Hamid.
Selain Cak Hamid, turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi daring tersebut yakni Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: