Punya 9 Alasan, IPW Nilai Piala Menpora 2021 Tak Lebih Dari Tarkam

Rencananya, pertandingan pembuka Piala Menpora 2021 akan digelar di Stadion Manahan, Solo.

Ajang ini akan menjadi kompetisi sepak bola pertama yang digelar sejak pandemi Covid-19. Sebelumnya, Liga 1 dan Liga 2 musim 2020 sudah dihentikan di tengah jalan.

Meski demikian, pelaksanaan Piala Menpora masih menuai pro kontra, mengingat masih tingginya penambahan kasus harian Covid 19.

Untuk itulah Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak mengeluarkan izin Piala Menpora. Apalagi pemerintah melalui Mendagri sudah mengeluarkan instruksi perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Kapolri Listyo Sigit Prabowo harus mematuhi instruksi pemerintah dan tidak mengeluarkan surat izin Piala Menpora," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, melalui keterangannya, Rabu (10/3), dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.

Menurut Neta, sebagai Kapolri, Sigit harus menghargai kebijakan PPKM yang dikeluarkan pemerintah melalui Mendagri Tito Karnavian yang nota bene adalah seniornya.

Bagi IPW sendiri, ada 9 alasan kenapa Piala Menpora harus dibatalkan.

Pertama, pertandingan itu semula direncanakan berlabel Piala Presiden tapi pihak Istana menolak. Lalu direncanakan lagi sebagai Piala Kapolri, juga ditolak. Akhirnya diberi nama Piala Menpora.

Kedua, salah satu tim Liga 1, Persipura Jayapura, mundur dari Piala Menpora karena PT LIB dianggap Persipura tidak profesional dan tidak jujur serta mendiskriminasi klub asal Papua tersebut.

Ketiga, ada sebanyak 17 pemain PSM belum dibayar gajinya untuk musim 2020 lalu dan bagaimana mereka bisa bermain tanpa digaji.

Keempat, ada 6 klub lain di Liga 1 yang juga sebagian pemainnya belum dibayar gajinya di musim 2020 lalu.

Kelima, Menpora tidak transparan mengenai biaya turnamen dan jika menggunakan uang negara harus diaudit BPK, dan turnamen ini harus dipelototi KPK agar tidak terjadi korupsi, mengingat dana bansos saja dikorupsi.

Keenam, dipastikan 70 persen klub yang ikut Piala Menpora, pemainnya dibayar secara tarkam alias jauh di bawah gaji pemain profesional.

Ketujuh, patut dicurigai pemain asing di Piala Menpora belum mendapatkan KITAS, dan jika ini terjadi itu merupakan pelanggaran hukum.

Kedelapan, dipastikan tidak satu pun pemain Piala Menpora diasuransikan.

Kesembilan, patut diduga para pemain yang berlaga di Piala Menpora tidak bisa membayar pajak penghasilan (PPh) karena penghasilannya setara tarkam.

Dari 9 alasan ini IPW memastikan Piala Menpora adalah turnamen kelas ecek-ecek, yang sama sekali tidak berdampak pada prestasi sepak bola nasional. Justru berpotensi menimbulkan kerumunan massa dan menjadi klaster baru Covid-19 serta melanggar instruksi Mendagri tentang PPKM.

"Seharusnya Menpora, PSSI, dan komunitas sepak bola mendorong adanya konsolidasi persebakbolaan nasional agar nasib dan prestasi sepakbola nasional serta semua kru yang terlibat bisa lebih baik lagi dan tidak dieksploitasi demi kepentingan orang orang tertentu," pungkas Neta.