Setelah Poin Miras Dicabut, Perpres 10/2021 Diyakini Akan Untungkan UMKM

Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki/Net

Dengan mengesampingkan lampiran yang dicabut Presiden Joko Widodo terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras (Miras), Perpres No. 10/2021 dinilai bisa membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lebih untung.

Hal itu diungkapkan Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sukiryanto.

Menurut Senator asal Kalimantan Barat itu, Regulasi tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, dianggap mendorong UMKM bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar sehingga bisa mendapatkan akses ke pemasaran.

Sukiryanto pun menyebut, kebijakan Presiden Jokowi itu dipandang bertujuan baik karena dapat mendorong UMKM berkembang. Dia juga menyebut, perpres tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat membesarkan UMKM ke tahap selanjutnya.

"Usaha rumahan seperti ultra mikro yang bermodalkan di bawah Rp 5 juta produksinya sulit membesar, selain terkendala kualitas, kemasan, pemasaran dan juga pengembangannya. Jadi, usaha ultra mikro seperti kerupuk, keripik ataupun rempeyek sulit masuk pada ritel supermarket," ujar Sukiryanto, Rabu (10/3/2021).

"Selain persyaratan, izin usaha, BPOM dan PIRT produk, sistim pembayaran konsinyasi tidak mampu membuat home industri itu mampu menjalani usahanya,"  lanjut dia.

Namun dengan kemunculan regulasi tentang bidang usaha penanaman modal dalam Perpres ini, bakal mampu mendorong UMKM masuk ke perusahaan besar, sehingga nantinya mampu mendapatkan akses pemasaran," tambahnya.

Akan tetapi, Sukiryanto meminta agar ada penjelesan konkrit terkait iklim investasi yang mampu mendorong usaha ultra mikro menembus pasa dan berkembang melalui skema kemitraan UMKM-Industri.

"Perlu ada penjelasan lebih konkrit, karena diharapkan perpres ini bukan sekedar angin surga bagi pelaku ultra mikro saja, namun implementasi perpres ini hingga tahap yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyakarat kecil," jelasnya.

Lebih lanjut, Sukiryanto juga menyebut terbitnya Perpres 10/2021 itu lebih mendorong pelaku usaha untuk berdaya saing dan mendorong pengembangan bidang usaha.

Selain itu, pada Perpres tersebut terdapat daftar bidang usaha prioritas sebanyak 245 bidang usaha yang akan diberikan fasilitas tax holiday, tax allowance. Hal ini diberikan sebagai bentuk kemudahan pemerintah di dalam mendorong pelaku usaha untuk lebih produktif.

Kolom Komentar


Video

Rekaman CCTV Kecelakaan Di Cileungsi, Mobil Box Parkir Ditabrak Mobil Box

Selasa, 20 April 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Reshuffle Kabinet: Inisial M dan Sowannya Nadiem ke Megawati

Kamis, 22 April 2021

Artikel Lainnya

Bamsoet: Jika Hilangnya KRI Nanggala-402 Karena Usia Uzur, Menhan Harus Lakukan Peremajaan
Politik

Bamsoet: Jika Hilangnya KRI ..

22 April 2021 17:55
Fotonya Jadi Sampul Laporan APBN, Komisi XI: Sri Mulyani Jalankan Misi Siapa?
Politik

Fotonya Jadi Sampul Laporan ..

22 April 2021 17:33
Undang Mendag Dan Mentan, KPK Bahas Kajian Tata Kelola Impor Komoditas
Politik

Undang Mendag Dan Mentan, KP..

22 April 2021 17:31
Tiba Di Kantor Demokrat, Presiden PKS Dan Rombongan Disambut Hangat AHY
Politik

Tiba Di Kantor Demokrat, Pre..

22 April 2021 16:54
Terbesar Di ASEAN, Industri Kaca Batang Jadi Angin Segar Bagi Tenaga Kerja Indonesia
Politik

Terbesar Di ASEAN, Industri ..

22 April 2021 16:46
Mengaku-ngaku Tokoh NU, Sangat Riskan Kalau Witjaksono Diplot Menteri Investasi
Politik

Mengaku-ngaku Tokoh NU, Sang..

22 April 2021 16:36
Prabowo Subianto: Pemerintah Dilema, Dahulukan Pertahanan Negara Atau Pembangunan Kesejahteraan Rakyat
Politik

Prabowo Subianto: Pemerintah..

22 April 2021 16:36
Ketua DPR: Jika KRI Nanggala-402 Bermasalah Karena Usia, Alutsista TNI Harus Dimodernisasi
Politik

Ketua DPR: Jika KRI Nanggala..

22 April 2021 16:14