'Kudeta' Demokrat Jadi Pelajaran Parpol Untuk Tidak Ambigu, Oposisi Atau Dukung Pemerintah

Hal itu ditegaskan peneliti senior LIPI, Prof Siti Zuhro dalam Sarasehan Kebangsaan ke-41 yang diselenggarakan oleh Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) bertajuk "Menyoal KLB Partai Demokrat yang Beraroma Kudeta", Kamis (11/3).

Menurut Siti Zuhro, dengan kejadian yang dialami Partai Demokrat saat ini harus dibenahi kepartaian dan partai politik. Karena, sistem demokrasi di Indonesia tak mengenal dominasi institusi, melainkan selalu membutuhkan institusi lainnya.

"Seharusnya para pengurus partai, elite partai memohon dukungan bukan pada pemerintah, tapi pada rakyat. Karena rakyatlah pemilik kedaulatan. Tanpa legalitas dan dukungan rakyat, tidak mungkin mereka bisa duduk di DPR, sebagai presiden, wakil presiden dan sebagainya," ujar Siti Zuhro.

Siti Zuhro pun menekankan kondisi yang dihadapi Partai Demokrat dengan upaya pengambilalihan melalui KLB Deli Serdang yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Menurutnya, ke depan parpol di Indonesia harus memiliki sikap yang jelas, apakah sebagai pendukung pemerintah atau sebagai oposisi. Sebab kejelasan sikap parpol ini akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap parpol itu sendiri.

"Partai Demokrat tidak pernah mengatakan oposisi, tapi partai penyeimbang. Dalam konteks seperti sekarang, Demokrat membutuhkan dukungan rakyat. Oleh karena itu, parpol tidak boleh ambigu dan ragu. Kalau dia mendukung pemerintah, pendukung pemerintah. Kalau dia memang di luar pemerintah, lakukan seperti PKS," pungkas Zuhro.