Bersikukuh Pilkada Digelar 2022-2023, PKS Pakai Argumen Tito Saat Penyelenggaraan Pilkada Di Masa Pandemi

Ketua Departemen Poitik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi dalam diskusi virtual Polemik Trijaya FM, Sabtu (13/3)/Repro

Ditariknya revisi UU 7/2017 tentang Pemilu dari Prolegnas tidak mengubah sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mendorong agar pelaksanaan Pilkada Serentak tetap di tahun 2022-2023.

Ketua Departemen Poitik DPP PKS, Nabil Ahmad Fauzi menyatakan, pihaknya memiliki argumentasi yang sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian, agar jadwal Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 bisa tetap berjalan.

"Kita menggunakan argumennya Pak Mendagri Tito, kenapa Pilkada 2020 tetap dijalankan? (Karena) kita perlu APBN/APBD itu untuk menggerakan ekonomi daerah," ujar Nabil dalam dalam diskusi virtual Polemik Trijaya FM, Sabtu (13/3).

Karena itu, Nabil melihat potensi perekonomian Indonesia bisa berangsur baik jika Pilkada digelar sesuai dengan periodisasi pergantian kepala daerah di masing-masing daerah.

"Bahwa Pilkada 2022 dan 2023 kalau kita pisahkan dengan pemilu serentak 2024 itu penting. Karena kita perlu dua tahun ke depan untuk membangkitkan ekonomi," ucapnya.

Lebih dari itu, Nabil juga menilai pernyataan Mendagri Tito yang mengatakan penyelenggaraan Pilkada 2020 berfek positif pada perekonomian sudah tepat.  Karena menurutnya, ada instrumen belanja yang berjalan disitu, sehingga ekonomi masyarakat bisa bergerak.

"Instrumen perekonomian itu kan salah satunya juga dari belanja pmerintah. Kenapa argumen itu tidak digunakan dalam pembahasan ini, revisi UU Pemilu ini," katanya.

Bahkan dalam hal ini, Nabil sudah mengkalkulasi besaran anggaran yang bisa digelontorkan pemerintah dari setiap penyelenggaraan pemilihan, baik pemilu nasional maupun pilkada.

"Kita bisa bayangkan kalau di Pemilu 2024 itu ada keperluan kita itu katakanlah (melihat pengalaman) 2019 itu Rp 25 triliun, sedangkan di Pilkada 2020 itu sekitar Rp 20 triliun," bebernya.

"Nah, kenapa logika itu tidak kita pakai. Kita perlu di 2022 dan 2023 untuk menghantarkan kita pada performa ekonomi," demikian Nabil Ahmad Fauzi.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Tak Terima Jokowi Dituduh Lemahkan KPK, Ali Ngabalin: Itu Cara-cara Berpikir Otak Sungsang
Politik

Tak Terima Jokowi Dituduh Le..

13 Mei 2021 04:40
Jika PT 0 Persen, Poros Serpong Dan Poros Jakarta Sangat Potensial Dipilih Rakyat
Politik

Jika PT 0 Persen, Poros Serp..

13 Mei 2021 01:57
Apa Yang Buat Rezim Jokowi Manjakan WN China, Tapi Keras Terhadap Rakyatnya?
Politik

Apa Yang Buat Rezim Jokowi M..

13 Mei 2021 01:39
ReJo: Tudingan Feri Amsari Kepada Presiden Jokowi Adalah Fitnah Berbahaya
Politik

ReJo: Tudingan Feri Amsari K..

13 Mei 2021 00:59
Majalengka Satu-satunya Zona Merah Di Pulau Jawa, Bupati: Dasarnya Apa?
Politik

Majalengka Satu-satunya Zona..

13 Mei 2021 00:39
Poros Jakarta Vs Poros Serpong, Siapa Lebih Kuat?
Politik

Poros Jakarta Vs Poros Serpo..

13 Mei 2021 00:19
Sambut Lebaran Dengan Gembira Dan Berbagilah Kebahagiaan
Politik

Sambut Lebaran Dengan Gembir..

12 Mei 2021 23:59
Perayaan Idul Fitri Bersamaan Dengan Kenaikan Isa Almasih, Gus Ami: Mari Kita Rawat Dan Jaga Persatuan Bangsa
Politik

Perayaan Idul Fitri Bersamaa..

12 Mei 2021 23:42