Revisi UU Pemilu Dicabut Dari Prolegnas, Fraksi Golkar: DPR Bukan Balik Badan Tapi Presidennya Tidak Setuju

Anggota DPR Komisi II Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, dalam diskusi vitual Polemik Trijaya FM, Sabtu (13/3)/Repro

Revisi UU 7/2017 tentang Pemilu yang dicabut dari Prolegnas didasari pada alasan kewenangan pembentukan undang-undang. Yakni, karena Presiden Joko Widodo yang juga memiliki kewenangan regulasi tidak setuju.

Hal ini disampaikan Anggota DPR Komisi II Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, dalam diskusi vitual Polemik Trijaya FM, Sabtu (13/3).

Zulfikar dalam pemaparannya menegaskan, revisi UU Pemilu ini meruakan inisiatif semua fraksi di DPR yang duduk di Komisi II. Sehingga tidak mungkin dalam konteks ini pihaknya lepas tangan.

"Pembentuk UU ini kan dua, DPR dan presiden dalam hal ini pemerintah. Nah, ketika salah satu dari pembentuk undang-undang itu tidak bersetuju melanjutkan tidak mungkin dong DPR ngotot terus kan," ucap Zulfikar.

Alasan pemerintah tidak setuju revisi UU Pemilu dijalankan yang dicatat Zulfikar adalah karena sudah ada UU 10/2016 yang mengatur jadwal penyelenggaraan Pilkada pada November 2024 belum digunakan.

"Nah waktu itu (tahun 2016) kita juga sepakat membuat pilkada bersamaan November 2024, berdasarkan UU 10/2016. Nah, ini belum dilaksanakan kenapa harus diubah. Kan itu pendapatnya pemerintah. Oke kita hormati," ucapnya.

"Dan sebenranya kita bukan balik badan, tapi kita menghormati keputusan pemerintah, karena membuat UU itu harus persetujuan bersama antara pemerintah dan DPR. Kalau salah satu ya tidak jadi," demikian Zulfikar menambahkan.
EDITOR: AHMAD SATRYO

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Arsul Sani: Pernyataan Presiden Jokowi Sesuai Komitmen Pembentuk UU 19/2019
Politik

Arsul Sani: Pernyataan Presi..

17 Mei 2021 17:54
Arief Poyuono: Ada Oknum DPR Inisial AW Dan AD Jadi Beking Penimbun Gula
Politik

Arief Poyuono: Ada Oknum DPR..

17 Mei 2021 16:44
Temuan Muhammadiyah, Masih Banyak Masyarakat Tidak Percaya Covid-19
Politik

Temuan Muhammadiyah, Masih B..

17 Mei 2021 16:12
MCCC Muhammadiyah Apresiasi Masyarakat Tidak Mudik
Politik

MCCC Muhammadiyah Apresiasi ..

17 Mei 2021 16:08
Masih Ada Peluang, Jokowi Sarankan Pegawai KPK Yang Gagal TWK Ikuti Pendidikan Kedinasan Wawasan Kebangsaan
Politik

Masih Ada Peluang, Jokowi Sa..

17 Mei 2021 15:56
Nasib 75 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK, Jokowi Sependapat Dengan Putusan MK
Politik

Nasib 75 Pegawai KPK Tidak L..

17 Mei 2021 15:38
Halal Bihalal KPK, Firli Bahuri Sambangi Pegawai Ke Ruang Kerja
Politik

Halal Bihalal KPK, Firli Bah..

17 Mei 2021 15:34
Presiden Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Untuk Perbaikan KPK
Politik

Presiden Jokowi: Hasil TWK H..

17 Mei 2021 15:30