Begitu disampaikan ekonom senior, Faisal Basri menanggapi rencana pemerintah akan mengimpor beras tahun ini sekitar 1 juta ton, yang separuhnya untuk meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP) dan separuh lagi untuk memenuhi kebutuhan Bulog.
"Bapak presiden, ganti saja segera menteri-menteri bapak yang gandrung mengimpor," tegas Faisal Basri dalam keterangannya, Senin (15/3).
"Mereka mau gampangnya saja, lebih mengedepankan
value extraction alias percaloan yang menguntungkan segelintir orang ketimbang value creation dengan kebijakan kreatif dan inovatif yang menaburkan maslahat bagi banyak orang," sambungnya.
Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu, para menteri yang doyan impor itu bukan kali pertamanya melakukan hal tersebut.
"Mungkin Bapak (Presiden Jokowi) masih ingat kasus garam pada periode pertama bapak. Kala itu, Menteri Perindustrian mengeluarkan rekomendasi impor garam yang jauh melebihi kebutuhan. Ketika ditanya wartawan, dirjen yang mengurus garam berkilah: 'Kami lupa memasukkan produksi garam rakyat'," ujar Faisal Basri.
Ia menambahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa potensi produksi beras Januari-April tahun ini mencapai 14,54 juta ton, meningkat sebanyak 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Kenaikan ini tak lepas dari kenaikan potensi luas panen yang cukup menjanjikan yaitu sebesar 1 juta hektar selama periode yang sama dibandingkan tahun lalu.
"Ditopang pula oleh potensi kenaikan produktivitas," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Presiden diminta untuk mencopot menteri di Kabinet Indonesia Maju yang gemar mengeluarkan kebijakan impor. Pasalnya, para menteri yang doyan impor itu lebih mengedepankan keuntungan segelintir orang ketimbang maslahat bagi rakyat banyak. 
_Ist.jpg)
BERITA TERKAIT: