Keluhan ini ditanggapi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dia dengan tegas meminta pemerintah melindungi peternak mandiri.
Keluhan peternak ayam disampaikan lantaran harga ayam hidup/live bird (LB) jatuh di bawah harga pokok produksi (HPP) sejak pertengahan 2018. Hal ini mengakibatkan ratusan ribu peternak ayam rakyat diperkirakan merugi hingga Rp 5,4 triliun.
Peternak pun menyampaikan nota keberatan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) karena dianggap gagal menjalankan kebijakan, terlambat menjalankan kewajiban sesuai kewenangannya, keliru dalam menggunakan data, dan pelaksanaan kewenangan tanpa ada pengawasan.
"Kerugian para peternak ayam potong sudah lama terjadi. Harga yang tiba-tiba jatuh jauh di bawah biaya produksi, seringkali dialami peternak mandiri," tutur LaNyalla Mattalitti, Rabu (17/3).
Menurut ketua senator asal Jawa Timur itu, kondisi tersebut membuat peternak ayam merasa tidak dilindungi pemerintah.
"Karena mereka sering mengalami kerugian. Bahkan, informasi yang kita terima, para peternak ayam berhenti dari aktivitas ternak ayam karena terlalu sering rugi," katanya.
Dalam kondisi seperti ini, LaNyalla meminta pemerintah hadir dan memberikan solusi untuk peternak.
"Kita mempertanyakan bagaimana pemerintah menjalankan kewajibannya secara hukum untuk melindungi peternak rakyat atau mandiri. Apalagi ada hukum yang mengaturnya, yaitu UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan PP 6/2013 tentang Pemberdayaan Peternak," katanya.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu juga meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh berdasarkan data yang akurat.
"Negara harus hadir untuk masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum," ucap LaNyalla.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Para peternak ayam mengeluh. Harga yang tidak terkendali membuat peternak menderita kerugian hingga Rp 5,4 triliun dalam waktu dua tahun. 
BERITA TERKAIT: