Klaim Punya Bukti Kasus Korupsi, JIHN Akan Laporkan Oknum Pejabat Kemenhub Ke KPK

Aktivis JIHN saat melakukan demonstrasi di depan Kantor Kemenhub/RMOL

Sejumlah aktivis yang tergabung Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN) melakukan unjuk rasa ke Kantor Kementerian Perhubungan.

Unjuk rasa itu terkait upaya  menuntut bersih-bersih dari dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Perhubungan.

JIHN mengklaim diduga aseorang pejabat di Kementerian Perhubungan mengarahkan proyrk ke salah satu bandar.

"Berdasarkan data yang kami himpun, Harno Trimadi mengarahkan semua proyek ke pengusaha Tionghoa bernama Roni. Roni Cs sudah lama bercokol di Kemenhub," klaim Ketua Umum JIHN, Riswan Siahaan saat berorasi, Kamis (18/03).

Riswan kemudian menganalogikan Kementerian yang saat ini di bawah kendali menteri Budi Karya Sumadi disinyalir seperti sarang laba-laba.

Bahkan JIHN mengklaim telah mendapatkan data bahwa ada indikasi oknum pejabat Kementerian yang diduga terjerat dugaan rasuah di Kalimantan Barat.

"Kepala BPTD Provinsi Papua, sudah jelas-jelas tersandung kasus Korupsi ketika menjabat di Kalimantan Barat, tapi sampai sekarang justru semakin mendapatkan posisi yang strategis pada struktur kementrian," katanya.

Pejabat yang dimaksud Riswan adalah Dominggus. Berdasarkan penelusurannya, RIswan menyebutkan bahwa, Dominggus tersandung dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp 177 juta pada tahun 2020 yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Tak berhenti, Riswan mengklaim, tim investigasi yang dipimpinnya menemukan fakta baru.

Dominggus yang saat ini menjabat Kepala Balai, justru ikut-ikutan menjadi kontraktor proyek pengadaan barang dan jasa Kementrian Perhubungan.

"Banyak penjahat di dalam kementrian. Saat ini kami terus mendalami siapa Dominggus dan orang di belakangnya, dan siapa pengusaha Roni. Pasti akan kami buka ke Publik," ancam Riswan dengan nada serius.

Aksi unjuk rasa sempat terjadi ketegangan ketika Demonstran dilarang berorasi di Kementrian Perhubungan, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Riswan mengaku sempat dihalang-halangi untuk berorasi.

Alasan yang diutarakan dinilai mengada-ada. Mulai dari sedang ada agenda sidang di Mahkamah Konstitusi hingga demonstran mendapat tekanan berbentuk ancaman pemeriksaan Covid-19 oleh Satgas Covid-19 Polres Jakarta Pusat.

Selesai menggelar aksi di depan Kementerian Perhubungan demonstran juga berorasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam waktu dekat, Riswan mengatakan pihaknya akan melaporkan anak buah Budi Karya Sumadi ke KPK.

"Kami akan kembali dan segera melaporkan kasus dugaan korupsi Kementrian Perhubungan ke KPK," tutup Riswan mengakhiri orasi.

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49