Klaim Punya Bukti Kasus Korupsi, JIHN Akan Laporkan Oknum Pejabat Kemenhub Ke KPK

Unjuk rasa itu terkait upaya  menuntut bersih-bersih dari dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Perhubungan.

JIHN mengklaim diduga aseorang pejabat di Kementerian Perhubungan mengarahkan proyrk ke salah satu bandar.

"Berdasarkan data yang kami himpun, Harno Trimadi mengarahkan semua proyek ke pengusaha Tionghoa bernama Roni. Roni Cs sudah lama bercokol di Kemenhub," klaim Ketua Umum JIHN, Riswan Siahaan saat berorasi, Kamis (18/03).

Riswan kemudian menganalogikan Kementerian yang saat ini di bawah kendali menteri Budi Karya Sumadi disinyalir seperti sarang laba-laba.

Bahkan JIHN mengklaim telah mendapatkan data bahwa ada indikasi oknum pejabat Kementerian yang diduga terjerat dugaan rasuah di Kalimantan Barat.

"Kepala BPTD Provinsi Papua, sudah jelas-jelas tersandung kasus Korupsi ketika menjabat di Kalimantan Barat, tapi sampai sekarang justru semakin mendapatkan posisi yang strategis pada struktur kementrian," katanya.

Pejabat yang dimaksud Riswan adalah Dominggus. Berdasarkan penelusurannya, RIswan menyebutkan bahwa, Dominggus tersandung dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat senilai Rp 177 juta pada tahun 2020 yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Tak berhenti, Riswan mengklaim, tim investigasi yang dipimpinnya menemukan fakta baru.

Dominggus yang saat ini menjabat Kepala Balai, justru ikut-ikutan menjadi kontraktor proyek pengadaan barang dan jasa Kementrian Perhubungan.

"Banyak penjahat di dalam kementrian. Saat ini kami terus mendalami siapa Dominggus dan orang di belakangnya, dan siapa pengusaha Roni. Pasti akan kami buka ke Publik," ancam Riswan dengan nada serius.

Aksi unjuk rasa sempat terjadi ketegangan ketika Demonstran dilarang berorasi di Kementrian Perhubungan, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Riswan mengaku sempat dihalang-halangi untuk berorasi.

Alasan yang diutarakan dinilai mengada-ada. Mulai dari sedang ada agenda sidang di Mahkamah Konstitusi hingga demonstran mendapat tekanan berbentuk ancaman pemeriksaan Covid-19 oleh Satgas Covid-19 Polres Jakarta Pusat.

Selesai menggelar aksi di depan Kementerian Perhubungan demonstran juga berorasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam waktu dekat, Riswan mengatakan pihaknya akan melaporkan anak buah Budi Karya Sumadi ke KPK.

"Kami akan kembali dan segera melaporkan kasus dugaan korupsi Kementrian Perhubungan ke KPK," tutup Riswan mengakhiri orasi.