Pasalnya, klaim itu baru muncul setelah pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengumumkan rencana impor 1 juta ton beras.
Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono menjadi salah satu orang yang kaget dengan klaim tersebut. Sebab, data dari Bulog seolah tidak dilaporkan dalam rapat bersama sebelum keputusan impor diambil.
“Kan Bulog ikut rapat. Lah kok CBP enggak disalurkan untuk operasi pasar saat harga beras di pasar tinggi selama 2020 untuk bantu masyarakat yang lagi kesulitan ekonomi akibat Covid-19?†tanyanya kepada redaksi, Senin (22/3).
Arief Poyuono bertanya-tanya mengenai siapa yang sebenarnya bersalah dalam impor beras, apakah pemerintah atau Dirut Bulog Budi Waseso. Sebab baginya, Buwas, sapaan Budi, seolah justru tidak memberi pemerintah data stock buffer beras.
Sementara jika alasannya beras tidak terpakai di gudang Bulog, maka Arief Poyuono menyebutnya sebagai alasan klasik yang membuktikan dirut Bulog gagal mengelola.
“Jadi ini yang salah Bulog apa pemerintah sampai impor beras. Kok si dirut Bulog baru teriak-teriak, emang nggak kasih datanya?†tanyanya lagi.
“Kenapa stock buffer beras di Bulog numpuk? Itu artinya dirut Bulog tidak becus kerjanya,†sambung Arief.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: