"Penting juga. Saya salah satu orang yang kurang sepakat dengan
presidential threshold (PT) yang begitu tinggi. Karena itu menutup ruang demokrasi bagi instrumen lain untuk berkembang seusai kapasitas mereka," ujar Ketua Umum DPP IMM Najih Prastiyo dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Anak Muda dan Politik Kenegaraan", Selasa (23/3).
Najih mengatakan itu saat ditanya soal peluang figur baru yang belum terpotret oleh lembaga survei. Misalnya, Ustad Abdul Somad, Ketua KPK Firli Bahuri, dan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Dia setuju dimunculkan nama-nama baru yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Di luar parpol, bisa dari kalangan profesional terutama anak muda.
Tapi sayang, itu tadi, tingginya angka ambang batas pencalonan presiden.
Menurut Najih, tingginya PT tidak hanya membatasi calon presiden, melainkan juga menutup ruang demokrasi bagi anak-anak bangsa yang punya kompetensi dan mumpuni untuk membangun negeri.
"Saya kira kita perlu juga membuka ruang yang begitu besar kita berikan kepada seluruh anak bangsa yang merasa punya kompetensi dan punya keinginan untuk maju. Kita juga tidak boleh membatasi," tuturnya.
Lebih lanjut, Najih juga menyatakan bahwa stigma politik dinasti terhadap para anak pejabat yang maju gelaran pemilu justru tidak fair. Jelas dia, semua pihak selayaknya mengedepankan meritokrasi dan kesempatan terbuka untuk semua kalangan termasuk generasi muda.
"Ya kita fair saja, kita meritokrasi saja. Siapa yang mampu kita munculkan, dan siapa yang enggak mampu, ya ngapain dimunculkan," pungkasnya.
Selain Najih, turut hadir dalam diskusi daring yang digelar
Kantor Berita Politik RMOL itu yakni Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: