Bingung, Refly Harun: Siapa Yang Minta Blokir Rekening FPI, PPATK Atau Bareskrim?

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun/Net

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun bingung terkait siapa yang melakukan pemblokiran terhadap rekening Front Pembela Islam (FPI). Pasalnya baik PPATK dan Bareskrim Polri saling lempar terhadap pemblokiran tersebut.

"Lalu siapa yang minta blokir, atau PPATK inisiatif sendiri," kata Refly dalam channel Youtubenya yang dilihat redaksi, Kamis (25/3).

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum (Dir Tipidum) Bareskrim Polri Brigjen Rusdi Hartono menegaskan bahwa kewenangan memblokir rekening ada pada PPATK.

Pihaknya, sambung Andi hanya meneliti laporan hasil analisa (LHA) dari PPATK terhadap 92 rekening FPI, dan hasilnya belum ada dugaan kejahatan asal atau predicate crime terkait rekening itu.

"Hasilnya juga sudah disampaikan kepada PPATK bahwa Polri tidak melakukan pemblokiran (freezing) terhadap rekening-rekening tersebut karena belum menemukan predicate crime yang memadai," kata Andi saat dikonfirmasi, Rabu (24/3).

Sementara itu, kepala PPATK Dian Ediana Rae usai rapat dengar pendapat di DPR RI mengatakan kalau pihaknya justru
hanya menganalisis terkait fakta-fakta transaksi yang dilakukan 92 rekening terkait FPI itu. Dia menyebut PPATK tidak memiliki kewenangan menentukan rekening tersebut melanggar hukum atau tidak.

"Kita hanya melihat fakta-fakta saja, karena analisis transaksi keuangan menariknya begini, hanya betul-betul melihat fakta-fakta pergerakan dana itu ke mana, dari mana datangnya, keluarnya ke mana, itu saja dipastikan. Mengenai masalah apakah uang itu benar-benar dipakai untuk sesuatu yang melanggar hukum atau tidak itu bukan kewenangan PPATK," kata Dian kepada wartawan usai rapat dengar pendapat, di kompleks DPR/MPR, Rabu (24/3).
EDITOR: IDHAM ANHARI

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Arsul Sani: Pernyataan Presiden Jokowi Sesuai Komitmen Pembentuk UU 19/2019
Politik

Arsul Sani: Pernyataan Presi..

17 Mei 2021 17:54
Arief Poyuono: Ada Oknum DPR Inisial AW Dan AD Jadi Beking Penimbun Gula
Politik

Arief Poyuono: Ada Oknum DPR..

17 Mei 2021 16:44
Temuan Muhammadiyah, Masih Banyak Masyarakat Tidak Percaya Covid-19
Politik

Temuan Muhammadiyah, Masih B..

17 Mei 2021 16:12
MCCC Muhammadiyah Apresiasi Masyarakat Tidak Mudik
Politik

MCCC Muhammadiyah Apresiasi ..

17 Mei 2021 16:08
Masih Ada Peluang, Jokowi Sarankan Pegawai KPK Yang Gagal TWK Ikuti Pendidikan Kedinasan Wawasan Kebangsaan
Politik

Masih Ada Peluang, Jokowi Sa..

17 Mei 2021 15:56
Nasib 75 Pegawai KPK Tidak Lolos TWK, Jokowi Sependapat Dengan Putusan MK
Politik

Nasib 75 Pegawai KPK Tidak L..

17 Mei 2021 15:38
Halal Bihalal KPK, Firli Bahuri Sambangi Pegawai Ke Ruang Kerja
Politik

Halal Bihalal KPK, Firli Bah..

17 Mei 2021 15:34
Presiden Jokowi: Hasil TWK Hendaknya Untuk Perbaikan KPK
Politik

Presiden Jokowi: Hasil TWK H..

17 Mei 2021 15:30