PB HMI MPO: Tidak Masuk Prolegnas Prioritas, Wacana Revisi UU ITE Sebatas Lip Service Pemerintah

Wakil Sekretaris Komisi Media, Komunikasi dan Informatika HMI MPO, Dedi Ermansyah/Ist

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam�"Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) menyesalkan revisi UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Wakil Sekretaris Komisi Media, Komunikasi dan Informatika HMI MPO, Dedi Ermansyah menilai pemerintah dan DPR tidak serius untuk merevisi UU tersebut.

Padahal, wacana revisi UU ini datang dari Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD.

“Tentu sangat disayangkan revisi UU ITE ini tidak masuk dalam 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021. Artinya pernyataan Presiden Jokowi dan Pak Mahfud beberapa waktu lalu hanya untuk meredam situasi politik di tengah gencarnya desakan masyarakat untuk merevisi UU itu,” kata Dedi Ermansyah kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/3).

Menurut Dedi, seandainya pemerintah serius mendorong revisi UU ITE, harusnya mengirimkan surat permohonan DPR sehingga revisi UU ini menjadi dapat diwujudkan. Kemudian RUU ini menjadi inisiatif pemerintah dan masuk dalam Prolegnas Prioritas.

“Apalagi di DPR fraksinya kan mayoritas pendukung pemerintah. Kalau ada surat dari pemerintah otomatis revisi UU ITE ini akan diprioritaskan DPR. Itu artinya revisi UU itu hanya lip service belaka. Yang kita sesalkan lagi pemerintah malah menyusun pedoman penerapan UU ITE dalam suatu tindak pidana,” tegasnya.

Lanjut mahasiswa Pasca Sarjana Komunikasi Politik UMJ ini, dorongan publik untuk direvisinya UU ITE sangat kuat karena dianggap memuat sejumlah pasal-pasal karet dan kerap dipakai untuk membungkam kritikan dan menekan pihak yang tidak sejalan dengan pemerintah.

“UU ITE ini sudah banyak memakan korban. Pihak-pihak yang kritik pemerintah lewat media sosial kan banyak itu yang ditangkap. Terbaru di Palopo kemarin seorang jurnalis yang menjadi korban UU ini. Jadi mestinya harus segera direvisi,” sesalnya.

Sementara itu, Ketua Umum PB HMI MPO Affandi Ismail menyoroti penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, ada beberapa tokoh dan warga negara yang menyampaikan pendapat dan kritik kepada pemerintah justru dianggap melakukan pelanggaran hukum.

“Jadi undang-undang, khusunya ITE ini diinterpretasikan berdasarkan selera penguasa, pemerintah atau kelompok tertentu yang menjadi bagian dari kepentingan penguasa. Pemerintah cenderung mempidanakan lawan-lawan politiknya atau para oposan,” tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Menko Luhut Minta Masyarakat Menahan Diri Tidak Mudik Demi Menjaga Sanak Keluarga
Politik

Menko Luhut Minta Masyarakat..

13 Mei 2021 12:16
Imam Masjid Al Azhar Tidak Menyangka Jamaah Membludak Tapi Tetap Taat Prokes
Politik

Imam Masjid Al Azhar Tidak M..

13 Mei 2021 11:49
Firli Bahuri: Ramadhan Telah Beri Pelajaran Untuk Tidak Lakukan Praktik Korupsi
Politik

Firli Bahuri: Ramadhan Telah..

13 Mei 2021 11:28
Seperti Jokowi, Puan Maharani Gelar Shalat Idul Fitri Secara Sederhana Di Rumah Dinas
Politik

Seperti Jokowi, Puan Maharan..

13 Mei 2021 10:41
Khatib Masjid Al Azhar Ajak Umat Bantu Doa Dan Dana Untuk Palestina
Politik

Khatib Masjid Al Azhar Ajak ..

13 Mei 2021 10:13
Kembali Gelar Shalat Idul Fitri, Masjid Al Azhar Terapkan Prokes Ketat
Politik

Kembali Gelar Shalat Idul Fi..

13 Mei 2021 09:45
Presiden Jokowi Shalat Idulfitri Bareng Paspampres Di Halaman Istana Bogor
Politik

Presiden Jokowi Shalat Idulf..

13 Mei 2021 08:39
Doa Jokowi Di Hari Lebaran: Semoga Wabah Segera Sirna Dan Kita Kembali Bertatap Muka
Politik

Doa Jokowi Di Hari Lebaran: ..

13 Mei 2021 08:19