GMNI Desak KPK Bongkar Dugaan Mafia Vaksin Di Lingkaran Petinggi BPOM

Ketua Umum DPP GMNI, Imanuel Cahyadi, mengatakan data Satgas Covid-19 terkait jumlah vaksinasi tahap pertama berjumlah 1.691.724, dan untuk tahap kedua berjumlah 998.439.

Pemerintah Indonesia memasang target total vaksinasi Covid-19 sebanyak 181.554.565.

Jika dibandingkan dengan total sasaran vaksin tersebut, vaksin tahap pertama baru mencapai 0.93 persen dan tahap kedua baru mencapai 0.55 persen.

Dalam upaya untuk mencapai target program vaksinasi pemerintah, sekelompok anak bangsa juga ikut berjuang meneliti dan memproduksi vaksin untuk melawan Covid-19, yang dikenal dengan vaksin Nusantara, begitu juga dengan vaksin alternatif lainnya.

Namun, langkah ini terhalang oleh kebijakan BPOM yang tidak mengeluarkan izin untuk vaksin Nusantara agar dapat diproduksi secara massal dan didistribusikan bagi masyarakat Indonesia.

Hal ini, kata Imanuel, mengindikasikan adanya dugaan praktik monopoli yang dilakukan petinggi BPOM dalam mengelola distribusi vaksin. Mengingat kebutuhan vaksin yang tinggi karena penduduk yang besar di Indonesia .

"Vaksin saat ini sangat diperlukan masyarakat untuk menghadapi pandemi Covid. Tapi berdasarkan informasi yang kami terima, ada dugaan mafia vaksin yang berusaha mengintervensi petinggi BPOM. Bahkan, diduga mafia vaksin dan petinggi di BPOM masih ada hubungan keluarga," ujar Imanuel, Kamis (24/3).

"KPK harus mengawasi proses vaksinasi ini, jangan sampai upaya untuk melindungi rakyat malah menjadi praktik bancakan segelintir orang", imbuhnya menegaskan.

Imanuel juga menyoroti pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam distribusi vaksin tersebut. Menurutnya, mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya dan transparan dalam mengambil kebijakan.

"Sejauh ini, program vaksinasi Covid adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 yang paling efektif. Masyarakat tak sabar menanti untuk dapat mengakses vaksin Covid-19," tegasnya.

"Kita minta agar pemerintah dan BPOM transparan dalam mengeluarkan kebijakan distribusi Covid. Jangan jadikan penderitaan rakyat sebagai pundi ekonomi segelintir pejabat dan para pemburu rente," sambung Imanuel.