Salah satunya yang dinyatakan Bupati Jombang, Mundjidah, yang memastkan stok beras di wilayahnya masih terbilang sangat cukup untuk kebutuhan masyarakat.
Menurut Bupati Mundjidah, salah satu alasannya menolak rencana impor itu dikarenakan daerahnya merupakan salah satu pemasok beras nasional.
"Jadi, tidak perlu adanya beras impor. Hasil pertaniannya sangat berlebih, dan itu sangatlah cukup mencukupi kebutuhan stok beras tersebut," kata Bupati Mundjidah, dikutip
Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (25/3).
Bupati Mundjidah juga berharap agar wilayah tidak dimasuki oleh beras impor, karena akan berpengaruh terhadao turunnya harga gabah petani.
"Karena kalau beras impor masuk, harga gabah petani bisa semakin tertekan," ujarnya.
Selain menolak adanya impor beras, Pemkab Jombang juga mengembangkan produktivitas petani melalui budidaya pertanian organik.
Tak hanya itu, Pemkab Jombang juga memberikan bantuan subsidi pupuk organik secara merata ke seluruh kecamatan dan desa, sebagai dorongan pengembangan produktivitas petani.
"Dengan beras organik, ada nilai tambah yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani," tandas Bupati Mundjidah.
Sementara menurut Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, kebijakan impor beras 1 juta ton pada 2021 tidak bakal menghancurkan harga gabah di tingkat petani.
Menurut Lutfi, langkah ini dilakukan untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga.
Mendag bahkan berjanji siap melepas jabatannya jika keputusannya terbukti salah. Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Senin kemarin (22/3).
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Penolakan terhadap rencana impor beras yang dilakukan pemerintah terus digaungkan berbagai pihak. 
BERITA TERKAIT: