Sepakat Perintah Jokowi, PDIP Sumbar Minta Sri Mulyani Siapkan Anggaran Untuk Serap Gabah Petani

Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman menilai, pernyataan Mendag Lutfi seakan mengesankan bahwa beras-beras impor tersebut sudah pasti datang ke Indonesia.

“Pernyatan Mendag pada 18 Maret 2021 ke media, bahwa 1 juta ton beras impor itu akan disimpam dulu dan tak akan digelontorkan saat panen raya pada bulan April ini, mengindikasikan berasnya sudah diimpor duluan," kata Alex dalam keterangannya, Sabtu (27/3).

Kata Alex, hal tersebut bertolak belakang dengan pernyatan Presiden Joko Widodo yang dengan tegas memastikan, sampai bulan Juni 2021, tidak ada beras impor yang masuk ke Indonesia.

"Saya mengikuti perbincangan soal impor beras beberapa hari ini. Saya perlu tegaskan bahwa tidak akan ada impor komoditas beras hingga bulan Juni mendatang," ujar Presiden Jokowi di akun Facebook bencentang biru, Jumat (26/3).

"Selama hampir tiga tahun belakangan ini, Indonesia juga tidak mengimpor beras," imbuhnya menekankan.

Bagi Alex, pernyataan Presiden Jokowi sudah tepat dan tentu akan didukung kader PDIP di Sumatera Barat khususnya.

“PDI Perjuangan Sumatera Barat, mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang secara tegas meminta perdebatan terkait rencana impor beras dihentikan. Karena, perdebatan ini makin merugikan petani kita, karena harga gabah di petani masih belum sesuai yang diharapkan,” katanya.

Menurut Alex, kader banteng di Sumatera Barat dan Indonesia secara umum, mendukung penuh keinginan Presiden Jokowi, agar beras petani saat panen raya di April ini, diserap seluruhnya oleh Perum Bulog.

“Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani beserta jajaran, mesti mencarikan alokasi anggaran untuk biaya penyerapan hasil panen gabah petani," harapnya.

"Kalau tidak mampu menyediakan anggarannya, resikonya amat besar. Pertumbuhan ekonomi kita akan terus mengalami perlambatan,” tandasnya.