Bupati Harus Piawai Kelola Anggaran, Fokus Pada Yang Esensial

 
Oleh sebab itu, Presiden RI Joko Widodo telah menginstruksikan para bupati untuk tidak mengecer APBD dan memberi alokasi dana untuk semua pos pengeluaran dan seluruh dinas.

"Saya kira keinginan Presiden Joko Widodo harus diterjemahkan dengan serius oleh kepala daerah, dalam hal ini bupati. Para bupati harus mengutamakan belanja pada skala prioritas, fokus pada yang esensial," tutur LaNyalla, Sabtu (27/3).

Ketua senator asal Jawa Timur ini menambahkan, dalam keadaan APBD yang terbatas, para bupati dituntut piawai dalam mengelola anggaran, dalam hal ini kepiawaian manajemen.

"Selain itu, sebagai kepala daerah tentu para bupati harus mampu mencari sumber-sumber pemasukan APBD yang tidak memberatkan masyarakat," ujar LaNyalla.

Mantan Ketua Umum Kadin Jatim itu mengatakan, penggunaan APBD harus terukur. Masyarakat pun harus dapat merasakan manfaat dari penggunaan skala prioritas anggaran.

"Bupati harus dapat menetapkan kebijakan membuat 1 program unggulan dalam pembangunan daerah. Tetapi, harus ditetapkan target pencapaian serta evaluasinya. Jadi penggunaan anggaran bukan sekadar belanja daerah dan belanja wajib seluruh dinas," terang mantan Ketua Umum PSSI itu.

LaNyalla menambahkan, kebijakan harus menggunakan standar transparansi dan akuntabilitas agar publik turut terlibat dalam pengawasan.

"Sudah waktunya pemerintah daerah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan terbuka. Termasuk dalam penggunaan APBD yang diharapkan dapat berdampak positif untuk masyarakat," ucapnya.