Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mengatakan, prinsip kehati-hatian tersebut penting agar program vaksinasi massal yang kini sudah berjalan tak mengalami kendala.
“PKB ingin memperjuangkan prinsip-prinsip dan kepentingan semua umat, kami meminta pemerintah menjalankan prinsip kehati-hatian agar nantinya tidak mubadzir dan tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat,†kata Nasim Khan kepada wartawan, Selasa (30/3).
Hal tersebut juga disampaikan berkenaan dengan fatwa MUI yang menyatakan vaksin AstraZeneca haram namun bisa digunakan karena kepentingan darurat.
Ia mengaku paham dengan fatwa tersebut, namun ke depan ia menyarankan pemerintah bisa lebih peka dengan kondisi masyarakat Indonesia mayoritas berkeyakinan Islam.
Untuk itu, dia meminta pemerintah memprioritaskan vaksin halal dan suci supaya bisa diterima semua masyarakat dan tidak menimbulkan kontroversi.
Merujuk kebutuhan vaksin di Indonesia yang diperkirakan sekitar 420 juta dosis demi memenuhi kebutuhan 181,5 juta sasaran vaksinasi, kata dia, sudah semestinya pemerintah tak hanya mengandalkan pasokan vaksin impor.
“Seperti yang sudah disampaikan para Dirut BUMN sektor farmasi seperti PT Bio Farma, Kimia Farma dan Indofarma, ketersediaan vaksin pasti akan bisa dilakukan oleh beliau-beliau. Bila bisa ada yang halal, buat apa yang haram,†lanjut Wakil Bendahara Umum PKB ini.
“Kami mendorong pemerintah percepat pengembangan vaksin Merah Putih dan terus membantu mengawal persiapan vaksin tersebut. Soal stok AstraZeneca yang sudah ada, silakan distribusikan secepatnya karena setahu saya masa kedaluwarsanya sangat pendek,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemerintah harus berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek dalam menyediakan vaksin Covid-19 untuk masyarakat, salah satunya aspek halal-haram. 
