Sindir Kereta Cepat, Emil Salim Berharap Proyek Ibukota Negara Lebih Transparan

Menteri Perhubungan era Presiden Soeharto, Emil Salim/Net

Pembangunan proyek kereta cepat yang target penyelesainnya terus molor dan menguras biaya yang tidak sedikit mendapat kritik dari Menteri Perhubungan era Presiden Soeharto, Emil Salim.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengkritik pembangunan protek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dilaksanakan tanpa studi kelayakan yang matang.

Proyek itu juga dinilainya tanpa analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) dan perhitungan biaya manfaat.

“Masyarakat juga tidak terlibat, dengan akibat seperti sekarang ini,” sindirnya lewat akun Twitter pribadi, Selasa (30/3).

Emil Salim turut menyoroti fakta bahwa pembangunan proyek Menteri BUMN di periode pertama Presiden Joko Widodo itu yang tanpa kesepakatan dengan Menteri Perhubungan lama. Menurutnya, proyek ini perlu dikaji ulang secara mendalam.

“Kereta api cepat Jakarta-Bandung dibangun RI bersama RRT, kini diundurkan penyelesaiannya ke 2024 dengan biaya naik jadi 1,39 miliar dolar AS yang dipikul bangsa. Perlu dikaji mengapa bisa begitu?” tuturnya.

Di satu sisi, pria kelahiran Lahat, Sumatera Utara itu juga khawatir hal serupa akan dialami oleh proyek ibukota negara baru yang saat ini terus didengungkan pemerintah. Dia berharap proyek ini bisa lebih transparan sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.

“Bisakah studi kelayakan “membangun ibukota negara baru” secara transparan melibatkan masyarakat?” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49