Demokrat Punya Keyakinan Kuat Kemenkumham Adil Dan Objektif

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/Net

DPP Partai Demokrat merasa yakin pemerintah akan adil dan objektif dalam menyikapi adanya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang dipimpin Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Optimisme semakin tinggi lantaran pemerintah sudah menyebut bahwa acuan kasus ini adalah AD/ART 2020 yang sah dan memiliki surat keputusan (SK).

"Kami memiliki keyakinan kuat, pemerintah akan memutus kasus ini dengan objektif dan adil. Bersandar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, UU 2/2008 jo. 2011 tentang Parpol, Permenkumham 34/2017," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu (31/3).

Lebih lanjut, dia berharap agar pengumuman dari pemerintah pada siang nanti bisa membuat kader Demokrat kembali fokus bekerja untuk rakyat. Tidak seperti beberapa bulan terakhir yang disibukkan dengan adanya gangguan eksternal

"Rakyat sedang susah karena dilanda pandemi dan resesi ekonomi, dan pemerintah butuh bantuan semua pihak agar kita semua dapat menjalani dan melewatinya dengan baik. Mari, kita terus membantu rakyat, dimanapun," ujar Herzaky.

Pada siang ini, Kemenkumham akan memberi pengumuman mengenai konflik di Demokrat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly sendiri sudah memastikan bahwa pemerintah akan bersikap objektif terkait sengkarut yang terjadi di partai Demokrat.

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49