Komisi I DPR Enggan Memberi Tafsir Soal Langkah Prabowo Beli Senjata Ke Jepang

Demikian disampaikan anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Golkar Christina Aryani saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu di Jakarta, Rabu (31/3).

"Komisi I tidak pernah mempermasalahkan persoalan pembelian senjata sepanjang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini Panja Alutsista juga sudah mulai bekerja di Komisi I," ujar Christina Aryani.

Christina mengatakan, pihaknya tidak ingin berspekulasi mengenai pembelian senjata ke Jepang tersebut. Ia akan mendengarkan keterangan dari Menhan Prabowo terlebih dahulu mengenai pembelian senjata itu sebelum berkomentar lebih jauh.

"Saya juga tidak ingin mencoba menafsirkan apa yang tengah dilakukan Menhan, perlu didengar terlebih dahulu keterangannya," tuturnya.

"Yang jelas saya dan beberapa teman di Komisi I merindukan kehadiran Menhan, sudah saatnya kami melakukan rapat kerja dengan Menhan, Panglima TNI serta para kepala staf guna membahas evaluasi capaian kinerja, realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020, persiapan pelaksanaan APBN 2021, serta banyak isu-isu aktual," imbuhnya.

Menurut Christina, pihaknya sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus diklarifikasi oleh Menhan Prabowo dan jajaran mengenai pertahanan dan keamanan.

"Sudah cukup banyak terkumpul pertanyaan dan klarifikasi yang hendak kami lakukan. Semoga rapat kerja bisa segera terlaksana," tandasnya.

Negara Jepang menyetujui kesepakatan ekspor alat utama sistem persenjataan (alutsista) ke Indonesia. Bahkan bukan hanya pembelian alutsista, tapi ada unsur transfer teknologi bagi Indonesia.

Kesepakatan transfer alutsista dan teknologi disepakati saat Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, ditemani oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, bertandang ke Tokyo pada Selasa (30/2). Sebelumnya Prabowo juga sempat menjajaki kerjasama dengan Rusia hingga Inggris.

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan pakta tersebut akan menjadi dasar kerjasama keamanan lebih lanjut antara kedua negara, di tengah meningkatnya ketegasan China di perairan regional.

"Untuk mewujudkan visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, saya ingin meningkatkan kerja sama khusus," kata Yoshihide Suga kepada para menteri Indonesia di kantornya.