Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Massa IEW Desak Erick Tohir Evaluasi Direktur Utama PGN

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Rabu, 31 Maret 2021, 16:26 WIB
Massa IEW Desak Erick Tohir Evaluasi Direktur Utama PGN
Massa IEW menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (31/3)/Net
rmol news logo Menteri BUMN Erick Tohir diminta mengevaluasi Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Suko Hartono dan jajaran redaksi. Desakan itu disampaikan pengunjuk rasa dari Indonesia Energy Watch (IEW).

Sejumlah orang yang menamakan diri IEW menggelar aksi di depan Gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (31/3). Aksi dilakukan dengan teteap menerapkan protokol kesehatan.

Mereka membawa sejumlah poster berisi antara lain audit PT Rukun Raharja (Raja) di proyek pembangunan Blok Rokan; usut tuntas dugaan korupsi PT SEI PGN di Blok Muria 70 juta dolar AS; usut tuntas dugaan mal kelola Pajak PGN Rp 3 triliun; dan usut tuntas dugaan korupsi FSRU Lampung 100 juta dolar AS.

Massa IEW juga membentagkan poster berbunyi "Pak Menteri BUMN, Segera Pecat Direksi PGN".

Koordinator Lapangan aksi IEW, Bintang Pamungkas mengatakan, kedatangan mereka di kantor Menteri BUMN karena merasa prihatin dengan buruknya pengelolaan gas negara oleh PGN, dengan banyaknya dugaan mal praktek manajemen. Sehingga menimbulkan banyak dugaan korupsi yang terjadi dalam berbagai proyek di PGN.

"Banyak dugaan KKN yang terjadi di PGN seperti diungkap oleh berbagai media masa, terbaru adalah proses penunjukan PT Rukun Raharja dalam proyek pembangunan pipa sepanjang 352 Km di Blok Rokan senilai 300 juta dolar AS yang perlu segera diaudit ulang karena diduga bermasalah," ujar Bintang dalam keterangannya, Rabu petang.

IEW meminta Menteri BUMN Erick Tohir untuk memberhentikan jajaran direksi PGN karena dinilai tidak prudent mengikuti arahan Erick untuk jaga "AKHLAK", serta melanggar perintah Presiden Joko Widodo untuk revolusi mental BUMN.

"Dalam RUPS PT PGN pada April 2021 nanti kami meminta Menteri BUMN untuk tidak lagi memakai tenaga direksi PT PGN saat ini. Segera berhentikan saja direksi saat ini yang telah gagal menciptakan GCG di PGN. Pekan depan kami akan kembali menagih janji ini kepada Pak Menteri", pungkas Bintang. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA