KLB Moeldoko Ditolak, Pilihannya Rekonsiliasi Atau Bikin Partai Baru

Kepala KSP Moeldoko/Net

Konflik yang terjadi di tubuh Partai Demokrat menuju babak baru ketika pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko.

Kemenkumham beralasan karena terdapat dokumen yang disampaikan kubu Moeldoko belum dilengkapi seperti soal DPC, DPD, hingga surat mandat.

Menyikapi perkembangan di Partai Demokrat, Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Arfianto Purbolaksono mengatakan pilihannya saat ini ada dua.

Pertama, kubu Moeldoko dan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan rekonsiliasi. Kedua, kubu Moeldoko mengkonsolidasikan diri dan bersiap membuat partai baru guna menyongsong Pemilu 2024, dibandingkan kehabisan energi untuk berkonflik.

Anto sapaan akrabnya menyatakan, pilihan rekonsiliasi masih terbuka walaupun hal itu berat. Perlu kerendahan hati dari kedua kubu.

"Para pendiri ataupun tokoh senior Partai Demokrat perlu mendorong dialog dan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator guna membangun solusi bersama," ujarnya, Rabu (31/3).

Tidak kalah penting, upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan adil dan transparan hingga menemukan solusi akar dari konflik. Sebab, apabila konflik ini tidak terselesaikan, maka kedua kubu di Partai Demokrat itu sendiri yang akan mengalami kerugian.

Selanjutnya, Anto mengatakan jika memang konflik tidak kunjung menemukan titik temu, maka pembentukan partai baru dapat menjadi alternatif solusi.

Kubu Moeldoko dapat mempersiapkan diri untuk membuat partai baru guna berlaga di Pemilu 2024. Keputusan pemerintah dapat dijadikan momentum untuk dapat mengkonsolidasikan barisannya dan mendapatkan atensi publik.

Dengan demikian, partai baru yang dibentuk tersebut lebih mudah dikenal oleh publik. Tentunya dengan catatan bahwa partai yang baru dibentuk harus dijalankan dengan mekanisme yang lebih baik dibandingkan di partai sebelumnya.

Misalnya, jika kubu Moeldoko mengkritik bahwa di Partai Demokrat terjadi favoritisme, maka di partai baru yang dibentuk akan dijalankan dengan rekrutmen politik yang lebih terbuka, mengedepankan merit sistem, dan berkeadilan gender.

"Begitu pula misalnya dengan pengelolaan keuangan partai. Jika kritik kubu Moeldoko ada masalah dalam pengelolaan keuangan partai, maka di partai yang baru dibentuk harus lebih baik dengan menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas," papar Anto.

Sebagai penutup, Anto mengatakan, permasalahan ini menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan parpol, termasuk melalui penerapan demokrasi di internal partai terutama dalam rekrutmen politik dan manajemen konflik.

Kolom Komentar


Video

Detik-detik Terakhir Ustaz Tengku Zulkarnain

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Mendag Dibela PKB, Noel: Ada Apa Dengan Senayan, Ini Soal Bisnis?
Politik

Mendag Dibela PKB, Noel: Ada..

11 Mei 2021 23:56
Gus AMI: Rencana Kenaikan PPN Menambah Beban Hidup Rakyat Kecil
Politik

Gus AMI: Rencana Kenaikan PP..

11 Mei 2021 22:35
PP Muhammadiyah: Di Masa Pandemi, Zakat Bisa Jadi Social Solidarity
Politik

PP Muhammadiyah: Di Masa Pan..

11 Mei 2021 22:10
Dibanding Naikkan PPN, Politisi PDIP Ini Usul Sri Mulyani Bikin Tax Amnesty Jilid II
Politik

Dibanding Naikkan PPN, Polit..

11 Mei 2021 21:40
Kamrussamad: Rencana Kenaikan PPN 15 Persen Bukti Kegagalan Sri Mulyani Kelola Fiskal Negara
Politik

Kamrussamad: Rencana Kenaika..

11 Mei 2021 20:57
4.123 Pemudik Positif Covid-19, Muhaimin Iskandar: Lihatlah India, Tolong Jangan Memaksakan Diri
Politik

4.123 Pemudik Positif Covid-..

11 Mei 2021 20:18
Idul Fitri Dirayakan Bersama, Ace Hasan: Menunjukkan Umat Islam Indonesia Bersatu
Politik

Idul Fitri Dirayakan Bersama..

11 Mei 2021 20:05
Jaga Tradisi, Politisi Nasdem Ini Salurkan Paket Lebaran Ke Panti Asuhan
Politik

Jaga Tradisi, Politisi Nasde..

11 Mei 2021 19:59