Pemerintah Tolak KLB Versi Moeldoko, Pengamat: Ini Legacy Untuk Demokrasi

Melalui Kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham), Pemerintah menolak KLB Demokrat karena tidak memenuhi syarat seperti mandat dari ketua DPD dan DPC.

Atas keputusan tersebut, pengamat politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa menyampaikan responsnya.

"Pertama hal ini setidaknya menjadi antiklimaks dari pertarungan kubu AHY dan KLB Demokrat. Ini soal logika politik,” ucap Hery, Rabu (31/3).

Herry pun menambahkan, setidaknya Pemerintah sebagai instrumen negara berhasil menempatkan diri pada posisi tidak berpihak ke pihak manapun dalam hal kisruh partai politik.

"Kedua yang menjadi catatan adalah Pemerintah kali ini menunjukkan rasionalitas dan keobjektifannya sehingga sebagai instrumen negara, Pemerintah berhasil mereframing citranya yang dulu sempat kontraproduktif terkait persoalan di Golkar, PPP dan Berkarya," ujarnya.

Selain itu Dia menyebutkan bahwa tidak ada alasan apapun dari Pemerintah untuk memberikan peluang atas hasil KLB Demokrat disahkan oleh Kemenkumham.

"Ketiga, faktor dari safari AHY ke lintas Kementerian untuk menegaskan kembali legal standing dari Kongres 2020 yang merupakan antitesis dari KLB Demokrat. Jika ada pihak dalam hal ini membenarkan KLB maka logika politik sudah terbalik,” katanya.

Herry juga mengingatkan agar hal ini terus dijaga oleh Pemerintah agar tudingan dan opini negatif terkait keberpihakan kepada salah satu kepentingan tidak selalu menjadi preseden buruk bagi Pemerintah dalam konteks demokrasi.

"Pemerintah kan berasal dari, oleh dan untuk rakyat jadi ini sudah final. Artinya ketika Pemerintah menunjukan netralitas atas apapun persoalan yang dihadapi komponen bangsa. Ini sudah cukup menjadi Legacy sebuah rezim dikemudian hari,” tutupnya.