Pemerintah Tolak KLB Versi Moeldoko, Pengamat: Ini Legacy Untuk Demokrasi

Menkumham Yasonna Laoly saat umumkan penolakan hasil KLB versi Moeldoko/Repro

Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sibolangit Deliserdang versi Moeldoko resmi ditolak oleh Pemerintah.

Melalui Kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham), Pemerintah menolak KLB Demokrat karena tidak memenuhi syarat seperti mandat dari ketua DPD dan DPC.

Atas keputusan tersebut, pengamat politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa menyampaikan responsnya.

"Pertama hal ini setidaknya menjadi antiklimaks dari pertarungan kubu AHY dan KLB Demokrat. Ini soal logika politik,” ucap Hery, Rabu (31/3).

Herry pun menambahkan, setidaknya Pemerintah sebagai instrumen negara berhasil menempatkan diri pada posisi tidak berpihak ke pihak manapun dalam hal kisruh partai politik.

"Kedua yang menjadi catatan adalah Pemerintah kali ini menunjukkan rasionalitas dan keobjektifannya sehingga sebagai instrumen negara, Pemerintah berhasil mereframing citranya yang dulu sempat kontraproduktif terkait persoalan di Golkar, PPP dan Berkarya," ujarnya.

Selain itu Dia menyebutkan bahwa tidak ada alasan apapun dari Pemerintah untuk memberikan peluang atas hasil KLB Demokrat disahkan oleh Kemenkumham.

"Ketiga, faktor dari safari AHY ke lintas Kementerian untuk menegaskan kembali legal standing dari Kongres 2020 yang merupakan antitesis dari KLB Demokrat. Jika ada pihak dalam hal ini membenarkan KLB maka logika politik sudah terbalik,” katanya.

Herry juga mengingatkan agar hal ini terus dijaga oleh Pemerintah agar tudingan dan opini negatif terkait keberpihakan kepada salah satu kepentingan tidak selalu menjadi preseden buruk bagi Pemerintah dalam konteks demokrasi.

"Pemerintah kan berasal dari, oleh dan untuk rakyat jadi ini sudah final. Artinya ketika Pemerintah menunjukan netralitas atas apapun persoalan yang dihadapi komponen bangsa. Ini sudah cukup menjadi Legacy sebuah rezim dikemudian hari,” tutupnya.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

75 Pegawai KPK Gagal TWK, Ketua Setara Institute: Hal Biasa, Lumrah
Politik

75 Pegawai KPK Gagal TWK, Ke..

15 Mei 2021 12:11
Indonesia Lembek Terhadap Situasi Palestina, Andi Arief Singgung Penawaran Uang Damai Rp 28,5 Triliun Dengan Israel
Politik

Indonesia Lembek Terhadap Si..

15 Mei 2021 09:58
WN China Terus Berdatangan, Pimpinan MPR: Bukti Pemerintah Tidak Empati Kepada Rakyat
Politik

WN China Terus Berdatangan, ..

15 Mei 2021 08:39
Capres 2024 Akan Terjadi Pertarungan Elektabilitas Calon Dan Otoritas Kekuasaan Parpol
Politik

Capres 2024 Akan Terjadi Per..

14 Mei 2021 23:24
Respons Insiden Babi Panggang Ambawang, Prof Yusril: Tidak Terjadi Kalau Mensesneg Memahami Tugasnya
Politik

Respons Insiden Babi Panggan..

14 Mei 2021 22:12
Airlangga Hartarto: Golkar Mengecam Keras Serangan Tentara Israel Ke Palestina
Politik

Airlangga Hartarto: Golkar M..

14 Mei 2021 21:47
110 WNA China Datang Saat Lebaran, PKS Minta Pemerintah Jelaskan Ke Publik Apa Yang Dikerjakan Di Indonesia
Politik

110 WNA China Datang Saat Le..

14 Mei 2021 21:03
Bisa Seperti Jokowi, Ganjar Akan Dimenangkan Saat Mega Menetapkan Sebagai Capres
Politik

Bisa Seperti Jokowi, Ganjar ..

14 Mei 2021 20:10