Tolak Usulan CIPS, Ketua DPD RI: Bagaimana Nasib Petani Jika Impor Dilepas Tanpa Batas

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ist

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai Indonesia membutuhkan perizinan impor otomatis atau automatic import licensing import.

Hanya saja, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menilai pendalaman harus dilakukan kembali terhadap usulan tersebut.

Alasan yang disampaikan CIPS adalah perizinan impor otomatis bisa menjaga ketahanan pangan. Hal ini yang kemudian tidak disetujui LaNyalla.

"Menanggapi isu perizinan impor otomatis atau automatic import licensing import yang disampaikan CIPS, saya rasa perlu pendalaman lagi. Pasalnya ketahanan pangan sebaiknya tidak menggantungkan diri kepada impor," ujar LaNyalla, Rabu (31/3).

Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, Indonesia adalah negara besar. Segala kebutuhan pangan dapat disediakan dan dikembangkan serta dibudidayakan.

"Jika perizinan impor dipermudah tanpa ada batasan kuota, hal itu jelas akan menghancurkan bangunan ketahanan pangan yang saat ini sedang kita kuatkan," jelasnya.

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur ini menambahkan, selama ini keputusan-keputusan strategis import yang dikontrol melalui Quantitative Restrictions (QR), seringkali menuai kritik masyarakat dan dirasakan merugikan para petani.

"Bisa dibayangkan jika keran impor dipermudah syarat dan perizinannya, maka negara kita akan banjir pangan impor lalu bagaimana nasib pangan nasional kita?" ujarnya.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan pemerintah harus fokus pada pengembangan dan penyerapan produksi lokal.

"Bahkan kita bisa surplus dan tak perlu bergantung pada impor," tandasnya.

Kolom Komentar


Video

Farah ZoomTalk Spesial Ramadhan • Salam sehat, bahagia penuh kegembiraan

Rabu, 05 Mei 2021
Video

Indonesia Bangkit Pembangunan Ekonomi

Kamis, 06 Mei 2021
Video

Tanya Jawab Cak Ulung • Tragedi Nanggala, Lalu Apa?

Kamis, 06 Mei 2021

Artikel Lainnya

Pekerja Dari Luar Kota Wajib Miliki Surat Tugas Saat Masuk Jakarta
Politik

Pekerja Dari Luar Kota Wajib..

07 Mei 2021 18:06
Lieus Sungkharisma: Sidang HRS Bukan Masalah Hukum Tapi Politik, Jokowi Harus Turun Tangan
Politik

Lieus Sungkharisma: Sidang H..

07 Mei 2021 17:47
Fadli Zon: Omnibus Law Gagal Sejahterahkan Buruh
Politik

Fadli Zon: Omnibus Law Gagal..

07 Mei 2021 17:41
Busyro Muqoddas Ungkap Ada Upaya Mutilasi KPK Yang Sempat Kandas Di Era SBY
Politik

Busyro Muqoddas Ungkap Ada U..

07 Mei 2021 17:25
Bantah Isu Taliban Di KPK, Busyro Muqoddas: 8 Dari 75 Pegawai Tak Lolos TWK Beragama Kristiani Dan Buddha
Politik

Bantah Isu Taliban Di KPK, B..

07 Mei 2021 17:16
Bambang Soesatyo: Punya Pasar Besar, Kemenhub Dan IMI Sedang Bahas Legalitas Kendaraan Kustom
Politik

Bambang Soesatyo: Punya Pasa..

07 Mei 2021 17:15
Revisi UU Otsus Papua Terus Dibahas DPR, Gerindra: Semoga Jadi Solusi
Politik

Revisi UU Otsus Papua Terus ..

07 Mei 2021 16:59
Busyro Muqoddas: Nilai Kebangsaan Terus Digerus Mesin Korupsi Menggunakan Imperium Buzzer
Politik

Busyro Muqoddas: Nilai Keban..

07 Mei 2021 16:49