Syahganda Dituntut 6 Tahun Penjara, Aktivis: Pengadilan Tidak Adil, Diduga Penuh Konspirasi!

Suasana persidangan ke-17 bagi Syahganda Nainggolan/Ist

Persidangan ke-17 bagi aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan (SN), telah berujung dengan tuntutan jaksa.

Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Depok, Kamis siang (1/4), Syahganda dituntut 6 tahun penjara atas dakwaan telah melakukan penyebaran ujaran kebencian dan hoax yang dianggap memicu kericuhan dalam aksi menolak UU Cipta Kerja.

"Menyatakan terdakwa Syahaganda Nainggolan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran," ujar Jaksa Syahnan Tanjung dalam sidang.

Tuntutan tersebut kontan dianggap tidak adil oleh Komite Eksekutif KAMI, Gde Siriana Yusuf.

"Patut diduga pengadilan penuh dengan konspirasi. Tuntutannya sangat berat tidak sebanding perbuatan terdakwa. Sejak dakwaannya tidak menggunakan UU ITE, meski alasan penangkapannya akibat twit SN, terlihat bahwa hukuman berat sudah disiapkan," ucap Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (1/4).

"Tuntutannya pun lemah karena SN hanya menggunakan haknya sebagai WN untuk mengkritik pemerintah," tegasnya.

Apalagi, lanjut Gde Siriana, SN tidak pernah dihadirkan langsung di dalam sidang meski sudah berkali-kali protes. Padahal, Habib Rizieq Shihab (HRS) akhirnya dihadirkan di pengadilan setelah melakukan protes.

"UU Omnibus disahkan 5 Oktober 2020. Beberapa twit SN tentang UU Omnibus Law sudah ada jauh sebelum UU disahkan. Artinya, dalam proses pembuatan UU, adalah hak masyarakat untuk mengkritisi dan memberi masukan pada pemerintah," terang Gde Siriana.

Lebih lanjut, Gde Siriana juga menerangkan bahwa SN ditangkap pada 13 Oktober. Sesudah SN ditangkap, demo menentang UU omnibus law masih tetap ada. Artinya, aksi unjuk rasa itu bentuk kesadaran publik untuk menolak UU omnibus law, bukan karena digerakkan SN.

"Sepertinya tuntutan jaksa hanya copy paste dakwaan. Bukti-bukti dan saksi yang meringankan tidak berpengaruh dalam tuntutan jaksa. Ini kezaliman, karena menyangkut hidup dan masa depan warna negara," pungkasnya.

Dalam sidang kali ini, Hakim Ketua sempat menginterupsi tuntutan Jaksa karena melihat kerumunan aktivis pendukung SN.

Hakim Ketua meminta pengunjung menjaga jarak. Gde Siriana yang hadir langsung di persidangan menimpali ucapan hakim dengan menunjuk Jaksa yang duduk berdempetan. Segera Jaksa langsung mengubah posisi duduknya untuk lebih berjauhan.
EDITOR: AGUS DWI

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

Menko Luhut Minta Masyarakat Menahan Diri Tidak Mudik Demi Menjaga Sanak Keluarga
Politik

Menko Luhut Minta Masyarakat..

13 Mei 2021 12:16
Imam Masjid Al Azhar Tidak Menyangka Jamaah Membludak Tapi Tetap Taat Prokes
Politik

Imam Masjid Al Azhar Tidak M..

13 Mei 2021 11:49
Firli Bahuri: Ramadhan Telah Beri Pelajaran Untuk Tidak Lakukan Praktik Korupsi
Politik

Firli Bahuri: Ramadhan Telah..

13 Mei 2021 11:28
Seperti Jokowi, Puan Maharani Gelar Shalat Idul Fitri Secara Sederhana Di Rumah Dinas
Politik

Seperti Jokowi, Puan Maharan..

13 Mei 2021 10:41
Khatib Masjid Al Azhar Ajak Umat Bantu Doa Dan Dana Untuk Palestina
Politik

Khatib Masjid Al Azhar Ajak ..

13 Mei 2021 10:13
Kembali Gelar Shalat Idul Fitri, Masjid Al Azhar Terapkan Prokes Ketat
Politik

Kembali Gelar Shalat Idul Fi..

13 Mei 2021 09:45
Presiden Jokowi Shalat Idulfitri Bareng Paspampres Di Halaman Istana Bogor
Politik

Presiden Jokowi Shalat Idulf..

13 Mei 2021 08:39
Doa Jokowi Di Hari Lebaran: Semoga Wabah Segera Sirna Dan Kita Kembali Bertatap Muka
Politik

Doa Jokowi Di Hari Lebaran: ..

13 Mei 2021 08:19