LaNyalla Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang Bunga Pinjaman PEN Untuk Daerah

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Net

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada pemerintah pusat untuk meninjau ulang bunga dana pinjaman yang diberikan kepada daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam kondisi kontraksi ekonomi yang dalam, mantan Ketua Umum PSSI itu menilai pemerintah daerah memerlukan dana PEN sehingga berhutang menjadi solusi mengatasinya.

"Kondisi saat ini memang sangat sulit. Salah satunya seperti yang dialami oleh Pemprov Banten. Tentunya kondisi ini dialami juga oleh daerah-daerah lain," tutur LaNyalla, Kamis (1/4).

Terkait dana pinjaman tersebut, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 179/2020 tentang Perubahan PMK No. 105/2020 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Daerah.

"Dalam ketentuan baru tersebut dana pinjaman dikenakan bunga. Saya kira ini perlu ditinjau kembali, sebab banyak daerah yang terdampak Covid-19 sehingga pendapatan daerah menurun drastis atau tidak mencapai target," ujar LaNyalla.

Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu berharap pemerintah tidak perlu menambah beban daerah dengan mengenakan bunga dana pinjaman PEN. Sebab, pemulihan ekonomi nasional merupakan tanggung jawab bersama.

"Pemulihan ekonomi di daerah dari dampak Covid-19 ini juga akan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional. Selama ini daerah juga memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Jadi saya kira tak elok kalau dana pinjaman yang orientasinya untuk memperbaiki perrkonomian nasional itu justru dikenakan bunga," papar ketua senator dari Jatim ini.

Gubernur Banten, Wahidin Halim sebelumnya meminta komitmen pemerintah pusat kembali ke perjanjian awal perihal pinjaman Pemprov Banten senilai Rp 4,9 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) tetap tanpa bunga.

Diketahui, pada pertengahan 2020, Pemprov Banten mengajukan pinjaman sebesar Rp 4,9 triliun dimana Rp 800 miliar lebih masuk dalam APBD Perubahan 2020, dan Rp 4,1 triliun masuk dalam APBD 2021.

Namun pada perjalanannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan PMK No. 179/2020 tentang perubahan PMK No. 105/2020 tentang pinjaman pemerintah daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di daerah. Di mana dalam ketentuan yang baru, dana pinjaman dikenakan bunga.

Kolom Komentar


Video

Kok Jadi Kontroversial, Padahal Begini Test Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Selasa, 11 Mei 2021
Video

Obrolan Bareng Bang Ruslan • Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat

Selasa, 11 Mei 2021

Artikel Lainnya

75 Pegawai KPK Gagal TWK, Ketua Setara Institute: Hal Biasa, Lumrah
Politik

75 Pegawai KPK Gagal TWK, Ke..

15 Mei 2021 12:11
Indonesia Lembek Terhadap Situasi Palestina, Andi Arief Singgung Penawaran Uang Damai Rp 28,5 Triliun Dengan Israel
Politik

Indonesia Lembek Terhadap Si..

15 Mei 2021 09:58
WN China Terus Berdatangan, Pimpinan MPR: Bukti Pemerintah Tidak Empati Kepada Rakyat
Politik

WN China Terus Berdatangan, ..

15 Mei 2021 08:39
Capres 2024 Akan Terjadi Pertarungan Elektabilitas Calon Dan Otoritas Kekuasaan Parpol
Politik

Capres 2024 Akan Terjadi Per..

14 Mei 2021 23:24
Respons Insiden Babi Panggang Ambawang, Prof Yusril: Tidak Terjadi Kalau Mensesneg Memahami Tugasnya
Politik

Respons Insiden Babi Panggan..

14 Mei 2021 22:12
Airlangga Hartarto: Golkar Mengecam Keras Serangan Tentara Israel Ke Palestina
Politik

Airlangga Hartarto: Golkar M..

14 Mei 2021 21:47
110 WNA China Datang Saat Lebaran, PKS Minta Pemerintah Jelaskan Ke Publik Apa Yang Dikerjakan Di Indonesia
Politik

110 WNA China Datang Saat Le..

14 Mei 2021 21:03
Bisa Seperti Jokowi, Ganjar Akan Dimenangkan Saat Mega Menetapkan Sebagai Capres
Politik

Bisa Seperti Jokowi, Ganjar ..

14 Mei 2021 20:10